Nasib Taksi Online di Tangan Gubernur

Nasib Taksi Online di Tangan Gubernur
Ilustrasi

RadarMakassar.com – Peraturan Menteri (Permen) No 108 tahun 2017 sudah ditetapkan. Ada sembilan peraturan substansi yang direvisi, dua diantaranya yang dinilai sangat urgen dan menjadi sebab permasalahan taksi online dan konvensional selama ini, yakni tarif dan kuota. Gubernur diminta segera menetapkan tarif dan kuota di setiap daerah. “Batasan tarif dan kuota jumlah kendaraan yang selalu menjadi persoalan. Ini menjadi kewenangan gubernur,” kata Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan, Wahju Adji di Kantor Dishub Sulsel, kemarin.
Dalam rancangan juga menyebutkan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) ditetapkan oleh Gubernur. Setelah ditetapkan, berapa kebutuhannya maka harus diumumkan pada masyarakat sehingga tak ada penambahan kuota yang bisa tiba-tiba muncul.

Kata Wahju, hasil revisi aturan harus ditetapkan semua maksimal 1 November. Sesuai ketentuannya, putusan MA itu akan berlaku 90 hari untuk penetapan kuota dan tarif setiap daerah. “Berlaku efektif 1 November namun dalam peralihannya wajib menyesuaikan peraturan ini tuga bulan. Contohnya tarif, SIM dan kuota ini,” tambahnya.

Permen 108 juga berisi pelayanan yang harus diwajibkan oleh pengemudi taksi online. Kewajiban tersebut yakni tarif harus tertera di aplikasi, penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan, tidak menaikan penumpang secara langsung di jalan, beroperasi pada wilayah operasi yang telah ditetapkan dan wajib memenuhi standar layanan minimum.

Aturan tentang tarif batas atas dan bawah juga masih tercantum dalam aturan tersebut. Selain itu, pengenaan stiker di kendaraan taksi online dalam aturan merupakan suatu keharusan yang dipenuhi. Tidak hanya itu, mengenai kuota, wilayah operasi dan Sertifikasi Registrasi Uji Tipe (SRUT) juga terdapat dalam peraturan tersebut. “Prinsipnya, kami tetapkan tarif atas dan bawah tetap ada evaluasi. Itu tetap dilakukan. Untuk kuota dan tarif itu gubernur yang tetapkan selama uji coba ini,” bebernya.

Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Ilyas Iskandar menambahkan, tarif bawah dan tarif atas untuk Sulsel sebesar Rp3700-Rp6500.  Sama halnya dengan kuota. Kata Ilyas, semuanya ada di tangan Gubernur. “Berada ditengah-tengahnya. Masih menunggu keputusan Gubernur,” katanya.

Ilyas menjelaskan, jumlah kebutuhan angkutan umum di kawasan Mamminasata berdasarkan kajian akademisi Universitas Hasanuddin sekitar 3500. Angka itulah yang akan dibagi berdasarkan tuntutan kebutuhan. “Jadi menyesuaikan sesuai kebutuhan. Bisa 1500 untuk konvensional dan 1500 online, bisa saja kuota untuk konvensional lebih besar atau sebaliknya,” bebernya.

Sekjen DPP Organda Pusat, Maurid Siburian berharap PM ini paling tidak mengakomodir polemik taksi online dan konvensional selama ini. Dia menekankan beberapa poin penting yang menjadi aturan PM mutlak dilaksanakan taksi online. Seperti taksi online dilarang merekrut sopir, dilarang keluar daerah, dilarang memberikan promosi tarif dibawah ketentuan, dilarang menetapkam tarif sendiri, dan dilarang merekrut perseorangan yang tidak punya izin operasi. “Berharap aturan ini bukan sekadar eksekusi di atas kertas. Harus ada pengawasan dan penindakan di lapangan,”tandasnya. ‘

Penulis : Clara- Muh Chaidir

Editor : Awy

No Responses

Leave a Reply