Biaya Diklat Guru Dikeluhkan

Biaya Diklat Guru Dikeluhkan
RadarMakassar.com – Biaya untuk mengikuti diklat fungsional guru mata pelajaran Bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Sulsel sebesar Rp4.750.000, yang dibebankan kepada masing-masing peserta dikeluhkan, karena dinilai terlalu mahal.
Namun karena salah satu poin dalam surat undangan bernomor 005/15100-P4TK.2/Disdik tersebut mengatakan bahwa bagi guru yang dipanggil sebagai peserta dan tidak bersedia mengikuti diklat yang dimaksud diwajibkan untuk membuata surat pernyataan sebagai dasar dalam pembinaan karir dan penilaian kinerja guru yang bersangkutan, para guru pun terpaksa harus merogoh kantong untuk membayar biaya tersebut.
Dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Irman Yasin Limpo mengatakan, biaya itu sudah sesuai dengan kebutuhan guru. Dasarnya, yakni peraturan daerah soal retribusi jasa umum dan pendidikan menengah.
“Ini sudah lama mi, dari tahun 2010. Tapi bingung juga, kenapa baru sekarang booming. Bukan cuma Disdik, Akper Anging mammiri dan Badan Diklat semuanya juga berlakukan ini,” kata None, sapaan akrabnya, Rabu (8/11/2017).
None menjelaskan, pola kediklatan ada dua macam. Pertama, yang dibiayai oleh negara, dan kedua, diklat secara mandiri (biaya mandiri atau pemerintah).
“Bisa dari pribadi untuk sertifikasi, bisa juga dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), jika kepala sekolah mengizinkan. Bahkan bisa dari gajinya. Kalau dia (guru) merasa diklat itu penting,” terangnya.
None menganggap, biaya senilai Rp4.750.000 itu standar. Ia merinci, dari Rp4.750.000 itu, 90 persen digunakan langsung untuk pembiayaan peserta. Sementara 10 persen sisanya masuk ke khas daerah.
“Itu Rp4 juta kalau dikali sertifikasi 12 bulan, Rp24 juta, dan kembali ke dia ji,” ujar None.
Terpisah, Kepala UPT Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan PTK Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, Melvin Salahuddin menambahkan, biaya diklat guru tersebut berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2011, yang mengatur tentang retribusi jasa umum.
“Dalam Perda itu, ditentukan berbagai tarif retribusi. Termasuk di dalamnya retribusi diklat, sesuai dengan jenisnya. Jadi sudah include,” jelasnya. (**)

Penulis : Popy

Editor : Opa

No Responses

Leave a Reply