Gegara Tak Melapor ke Disdik, Kepsek SMA Negeri 21 Makassar Dicopot dari Jabatannya

Gegara Tak Melapor ke Disdik, Kepsek SMA Negeri 21 Makassar Dicopot dari Jabatannya

RadarMakassar.com – Kepala Sekolah SMA Negeri 21 Makassar, Armin Amri dicopot dari jabatannya, Rabu (8/11/2017). Surat penonaktifan Armin secara resmi ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sulsel, Irman Yasin Limpo.

Untuk sementara, posisi Kepala SMA Negeri 21 Makassar dipercayakan ke Koordinator Pengawas (Korwas) Disdik, Nur Laely Basir.

Pencopotan Armin ditengarai akibat bersoalnya proses penerimaan siswa baru di sekolah yang dipimpinnya, hingga menyebabkan terjadinya aksi unjuk rasa dari warga sekitar sekolah, yang putra putrinya tidak diterima di sekolah tersebut Senin (6/11/2017) lalu.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, Irman Yasin Limpo atau yang akrab disapa None, saat dikonfirmasi membenarkan jika Armin dicopot (dinonaktifkan untuk sementara) dari jabatannya sebagai Kepala SMA Negeri 21 Makassar. Alasannya, Armin sebagai kepala sekolah dinilai tidak tegas dalam menangani kisruh penerimaan siswa baru di SMA Negeri 21 Makassar yang sudah berlangsung sejak Juni lalu, serta tidak mampu mengendalikan situasi di sekolah tersebut. Termasuk soal unjuk rasa yang dilakukan orang tua siswa. Terlebih, ditengarai ada siswa yang masuk ke SMA Negeri 21 Makassar tanpa melalului prosedure yang seharusnya.

“Karena kita mau mengkondusifkan suasana di sekolah tersebut akibat peristiwa (unjuk rasa) itu, makanya kita turunkan pengawas untuk ambil alih. Karena ada keputusan dewan guru untuk tidak mengajar kalau anak yang dimasukkan secara paksa di sekolah itu masih ada,” ungkap None.

Selain itu, lanjut None, Armin juga dianggap teledor karena tidak segera melakukan koordinasi ke Disdik, saat sejumlah orang tua yang memaksakan anaknya masuk ke SMAN 21 mengancam para guru.

“Mereka (guru) diancam diculik. Ada rekamannya diancam untuk diculik. Mau didatangi rumahnya, mau dibuang ke kanal. Menurut saya, disitu keteledoran kepala sekolah. Dia tidak merespon dengan cepat, padahal ancaman sudah ada di depan mata,” katanya.

None mengungkapkan, akibat ancaman itu, semua guru menjadi takut untuk mengajar.

“Itu juga yang membuat Disdik mengerahkan sejumlah Satpol PP untuk melakukan penjagaan di sekolah tersebut,” terangnya.

Terpisah, Kepala SMAN 21 Makassar, Armin membenarkan jika dirinya sudah dinonaktifkan dari jabatan Kepala SMA Negeri 21 Makassar sejak Rabu (8/11).

“Suratnya saya terima tadi pagi (kemarin). Saya dicopot jadi kepala sekolah, dan digantikan sama pengawas sekolah, ibu Laely,” kata Armin, singkat.

Menurutnya, pencopotan tersebut akibat adanya gejolak masyarakat yang berujung pada aksi demonstrasi di sekolah yang dipimpinnya. Meski begitu, Armin menganggap pencopotan dirinya merupakan hal yang wajar.

Ia juga merasa tidak ada yang salah, dan sampai saat ini dirinya tetap teguh pada komitmen sesuai dengan aturan penerimaan siswa baru.

“(Dicopot) Karena demo orang tua siswa. Mereka memaksakan anaknya masuk dan diterima di SMA Negeri 21 Makassar,” ujar Armin.

Sebelumnya dikabarkan, Warga perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) melakukan aksi unjuk rasa di halaman Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 21 Makassar, Senin (6/11/2017).

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas kebijakan pihak sekolah yang tidak menerima 18 orang calon murid tahun ajaran 2017-2018 yang berdomisili di BTP. Pihak sekolah lebih memilih menerima murid berdasarkan Pergub Sulsel nomor 1480/6/2017 tentang Penerimaan Siswa Didik Baru, yang mengatur penerimaan murid baru berdasarkan zonasi daerah hanya 30 persen. Padahal, Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 sudah jelas mengatur bahwa zonasi daerah 90 persen.

Para warga berharap agar Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel dapat mengambil kebijakan untuk 18 orang calon murid tersebut, agar dapat bersekolah dan ikut belajar di SMA 21 Makassar. Terlebih, jumlah murid atau kuota perkelas yang diatur dalam Pergub (35 orang per kelas) belum terpenuhi di SMA Negeri 21 Makassar.

Saat itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 21 Makassar, Armin Amri mengatakan, yang berhak mengambil kebijakan atas permasalahan ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Irman Yasin Limpo. (**)

Penulis : Popy – Rustam
Editor : Opa

No Responses

Leave a Reply