Agar Tak Bebani Guru, Dewan Usul Ada Subsidi Biaya Diklat

Agar Tak Bebani Guru, Dewan Usul Ada Subsidi Biaya Diklat
Ilustrasi

RadarMakassar.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sulsel mengusulkan adanya subsidi biaya dari pemerintah kepada guru-guru yang akan mengikuti diklat peningkatan kapasitas. Hal itu disampaikan Sri Rahmi dalam pemandangan umum Fraksi PKS terhadap nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Sulsel tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 di gedung DPRD Sulsel, kemarin.

“Terkait dengan aspirasi para guru dan kepala sekolah mengenai biaya-biaya peningkatan kapasitas yang dipungut oleh Dinas Pendidikan, Fraksi PKS mengusulkan untuk dikaji ulang agar tidak memberi beban lebih kepada tenaga pengajar,” kata Sri Rahmi mewakili PKS.

Selain itu, FPKS juga menyoroti kondisi beberapa sekolah di Sulsel yang masih banyak kekurangan. Legislator PKS di Komisi E yang membidangi pendidikan, Jafar Sodding mengatakan bahwa masih ada sejumlah sekolah di Sulsel yang kekurangan ruang belajar, ruang laboratorium dan pagar sekolah belum rampung yang mengakibatkan rawan keamanan. “Berdasarkan pantauan komisi di beberapa daerah masih banyak kekurangan,” kata Jafar.

Diketahui, diklat fungsional guru yang dilakukan Disdik Sulsel menuai polemik. Sejumlah guru diam-diam mengeluhkan biaya yang dibebankan kepada mereka. “Gaji guru golongan 3 dibawah Rp3 juta. Bagaimana menghidupi keluarga kalau setiap kali diklat ada pungutan seperti ini? Tolong kami dibantu sampaikan ke pihak terkait,” kata salah satu guru yang enggan namanya dituliskan.

Dia juga membeberkan, UPT terkesan memberi tekanan agar guru ikut. Pasalnya, jika tidak ikut disuruh membuat surat pernyataan. “Artinya bisa disebut menolak ikut, dikhawatirkan dalam penilaian kinerja nanti dikategorikan buruk,” ungkapnya.

Melihat hal itu, Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Kadir Halid mengatakan, apa dasarnya membebankan Unit Pelaksana Tugas (UPT) agar setiap guru mengikuti diklat fungsional bagi mata pelajaran bahasa Inggris dengan membebankan biaya Rp 4,7.juta. Kadir merinci, di APBD Pokok 2017, untuk kegiatan workshop ada 13 program dengan anggaran Rp 40 miliar, Bimtek dengan 14.program anggarannya Rp 3,6 miliar, sedangkan diklat dengan 22 program total anggarannya Rp 9,81 miliar. “Salah satu item untuk diklat untuk bahasa asing anggarannya Rp 300 juta. Kok guru dibebankan lagi?,” jelasnya.

Sebelumnya Disdik Sulsel tertanggal 6 November 2017 mengeluarkan surat undangan lansung bagi setiap UPT agar setiap guru untuk mengikuti diklat fungsional bagi mata pelajaran bahasa Inggris. Retribusi Jasa Umum (RJU) dimana setiap peserta akan dikenakan biaya kontribusi sebesar Rp 4.750.000. Dalam surat tersebut juga tertulis disdik Sulsel yang rencananya akan melakukan peningkatan kompetisi pendidikan dan mengharapkan agar kreatifitas dan inovasl setiap pendidik dan tenaga kependidikan. (*)

 

Penulis : Kasmawati-Clara

Editor : Awy

No Responses

Leave a Reply