Kasus Setnov, Ini Kata Abraham Samad

Kasus Setnov, Ini Kata Abraham Samad
Abraham Samad. Foto : ist

RadarMakassar.com – Drama kecelakaan alias tragedi tiang listrik dan sejumlah upaya memperlambat penyidikan, akhirnya disikapi tegas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan melakukan pemenahan pada Ketua DPR RI, Setya Novanto (Setnov). Bahkan, KPK tak tanggung-tanggung mengabaikan ekspresi muka pucat dan kursi roda yang kembali dipertontonkan sang politisi Golkar ini.

Namun demikian, Setnov sepertinya pantang menyerah. Usai mengenakan rompi orange dan dikirim ke jeruji besi, 30 November mendatang ia dan orang-orang di belakanganya kembali mengajukan perlawanan dengan melakukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta.

Menanggapi hal ini, mantan Ketua KPK, Abraham Samad menyarankan agar KPK fokus pada percepatan penyidikan dan mengabaikan manuver Setnov yang terkesan sengaja menghalang-halangi penyidikan. Abraham mengatakan, sebagai pimpinan lembaga Negara, Setnov tidak memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Apalagi belakangan malah meminta perlindungan pada kepolisian yang kesannya menjadi semacam privilige.

Kepala Badan Pekerja Anti Corruption Commitee (ACC) Sulawesi, Abdul Muthalib juga turut angkat bicara dan memberikan dukungan atas apa yang dilakukan KPK. Menurutnya, Setnov dengan segala upayanya malah membuat dirinya semakin terpuruk, terlebih tidak ada satupun aturan hukum yang membolehkan ada perlindungan khusus pada terduga koruptor.

“Apa perlu didevenisikan lagi apa itu tersangka korupsi, kita ini negara dengan sistem demokrasi, rakyat yang berkehendak. Apalagi sudah jelas siapapun yang melakukan korupsi, berarti sama saja dia merampok uang negara, uang rakyat, sehingga siapapun yang kemudian memberi perlindungan atau perlakuan khusus baik pejabat atau lembaga, jelas menyalahi amanat rakyat dan amanat undang-undang,”jelas Muthalib.

Terlepas dari itu, Muthalib menyarankan pada Setnov agar menaati semua prosedur yang sudah ditetapkan oleh KPK. Sebab jika tidak taat, tentu KPK sesuai kewenangannya bisa menganggap Setnov dan oknum-oknum lainnya yang turut membantu melakukan obstraction of justice atau mengulur ulur waktu penyidikan.
“Sebaiknya Setnov taat, sebab sebagai warga negara yang baik dan sebagai ketua DPR RI di depan hukum, kooperatif jauh lebih baik, apalagi sudah sangat jelas ada alat bukti yang bicara, bukan semata opini,”tandasnya.

Sementara Peneliti Hukum pada Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan, Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz mengatakan, ada celah aturan untuk melengserkan Setnov dari kursi pimpinan DPR. Salah satunya adalah melalui jalur kepartaian, sebab kursi jabatan DPR juga terbentuk atas mandat partai.

Golkar, kata Donal, tak hanya perlu berfokus pada permasalahan internal saja sementara melupakan aspek jabatan publik. Perkara yang menjerat Novanto kini kian menjadi rumit dalam konteks ia menjabat sebagai ketua DPR RI dan ketua umum Partai Golkar. Posisi keduanya sangat strategis dan saling mengunci dalam pengambilan keputusan. “Dua jabatan itu harus dilepas, supaya tidak menjadi beban kelembagaan. Tidak sepatutnya DPR dipimpin oleh tersangka korupsi yang ditahan, maka harus dicari penggantinya,” ujar Donal.

Mengacu pada pasal 87 ayat 1 UUD MD 3 yang berisi Pimpinan DPR berhenti dari jabatannya karena meninggal dunia, megundurkan diri, atau diberhentikan. Dalam fase singkat ini, KPK sebagai penyidik juga memburu aset-aset tidak wajar yang diduga dimiliki Novanto dengan menjeratnya sesuai UU Tindak Pidana Pencucian Uang.
Menurut Donal, Golkar mempunyai alasan kuat segera mengganti Setya Novanto sebagai ketua DPR. Selain kasus hukum yang menjeratnya, selama ini dalam internal Partai Golkar, Novanto dikenal tidak membawa perubahan signifikan pada citra partai Golkar. “Ia hanya membuat gaduh terkait hukum dan etik yang berpengaruh pada citra Golkar,” katanya.

Di sisi lain dalam kurun waktu 18 bulan Novanto menjabat sebagai ketua umum Golkar (Mei 2016 hingga kini), tercatat 16 kader Partai Golkar di legislatif daerah maupun nasional, eksekutif daerah dan kader sayap partai menjadi tersangka kasus korupsi. “Di DPR RI ada tiga orang, DPRD lima, kepala daerah banyak, ada tujuh, dan ketua umum angkatan muda partai, satu. Ini sudah menunjukkan tidak baik bagi SN sendiri,” ujar Donal.

Donal menganjurkan sesegera mungkin mengusulkan pergantian ketua DPR yang baru menggantinkan Setnov. Jika cara usulan ini ditempuh maka prosesnya menjadi cepat, dan lebih baik lagi, Donal meminta Setnov mengundurkan diri. (*)

Penulis : Muh Chaidir

Editor : Awy

No Responses

Leave a Reply