Bicara Soal Pilgub Sulsel, Iwan Aras Pertanyakan Kapasitas Syawal

Bicara Soal Pilgub Sulsel, Iwan Aras Pertanyakan Kapasitas Syawal

RadarMakassar.com – Kabar soal kemungkinan beralihnya dukungan Partai Gerindra di Pilgub Sulsel 2018 mendatang dari pasangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (NA-ASS) ke Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang membuat sejumlah kader Gerindra di tingkat daerah maupun pusat angkat bicara. 

Menyikapi hal tersebut, anggota DPR-RI dari Partai Gerindra, Andi Iwan Darmawan Aras, yang mengisi jabatan sebagai ketua bidang di DPP Gerindra meminta seluruh kader Gerindra untuk tidak berkomentar atau mengeluarkan statement yang melebihi kapasitasnya masing-masing.

“Yang namanya partai itu kolektif kolegial. Ada yang berhak mengeluarkan statement yang mengatasnakan partai. Memang seluruh kader boleh berstatement atau beropini, tapi itu atas nama pribadi dan bukan keputusan partai. Kalau mengeluarkan statement atas nama partai tanpa ketegasan yang jelas dari pihak yang lebih tinggi, itu tidak bisa dijadikan acuan. Apalagi kemudian terkesan memastikan sesuatu atas dasar statement pribadi yang dikeluarkannya, itu tidak boleh,” tegas Iwan, yang dihubungi melalui telepon selulernya, Minggu (10/12/2017).  

Iwan juga mempertanyakan kapasitas Syawaluddin Arif (jubir Gerindra Sulsel) yang berani mengatakan bahwa Partai Gerindra tidak akan mengalihkan dukungan dan tetap solid mendukung pasangan NA-ASS di Pilgub Sulsel 2018 sampai pada pelantikan. 

“Syawal itu siapa? Dia bukan siapa-siapa. Jangan bikin statement semau-maunya,” ujar Iwan.  

Iwan menegaskan, yang berhak menentukan dan mengeluarkan surat rekomendasi usungan di Pilgub Sulsel 2018, bukan kewenangan DPD. Akan tetapi menjadi ranah DPP, dalam hal ini Ketua Umum dan Sekjen. 

“Orang per orang (kader) tidak bisa mewakili sebuah institusi besar seperti partai. Jangankan Syawaluddin Arif (jubir Gerindra Sulsel), saya saja yang anggota DPR-RI sekaligus ketua bidang di DPP tidak berani memastikan hal itu. Karena kami bukan position maker-nya. Yang berhak itu hanya ketum dan sekjen yang memang memiliki kewenangan bertandatangan di surat rekomendasi itu,” jelasnya. (**)


Penulis : Opa

No Responses

Leave a Reply