Berfoto Salam Punggawa, Kasatpol PP Mengaku Hanya Iseng

Berfoto Salam Punggawa, Kasatpol PP Mengaku Hanya Iseng

RadarMakassar.com – Waktu pendaftaran para kandidat bakal calon kepala daerah di 171 Provinsi, Kabupaten dan kota di Indonesia yang akan menggelar Pilkada serentak tahun ini sudah berakhir pada 10 Januari 2018 kemarin. Saat ini, para kandidat yang sudah mendaftar memasuki tahapan tes kesehatan sebelum nantinya hasil tes tersebut dijadikan sebagai pertimbangan KPU dalam penetapan pasangan bakal calon menjadi calon kepala daerah, dan berhak menjadi kontestan Pilkada.

Untuk menjaga netralistas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pilkada, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) pun gencar mensosialisasikan Surat Edaran Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018, Pemilihan legislatif 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2017, dimana di dalam surat edara tersebut terdapat beberapa poin, diantaranya, PNS/ASN dilarang menghadiri deklarasi pasangan bakal calon, dilarang mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar atau foto pasangan bakal calon atau yang berkaitan dengannya, hingga pelarangan bagi PNS/ASN untuk berfoto bersama dengan pasangan bakal calon, dengan mengikuti simbol tangan atau gerakan yang digunakan, sebagai bentuk keberpihakan.

Ironisnya, hal itu seperti diabaikan oleh sejumlah ASN Pemprov Sulsel yang tertangkap kamera ikut mengantar salah satu pasangan bakal calon gubernur mendaftar ke KPU. Bahkan, beredar foto Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sulsel bersama beberapa bawahannya secara terang-terangan berpose dengan salam punggawa yang merupakan simbol salah satu pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel periode 2018-2023, di depan Kantor Satpol PP Provinsi Sulsel.

banner 728x90

Kepala Satpol PP Provinsi Sulsel, Mudjiono yang dikonfirmasi terkait foto tersebut mengaku bahwa hal itu hanya iseng dilakukannya bersama beberapa bawahannya.

“Itu hanya iseng, tidak ada maksud apa-apa,” kata Mudjiono, Jumat (12/1/2018).

Dimintai tanggapan terkait hal itu, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa tidak ada masalah jika melakukan salam. Sebab, kata dia, hingga saat ini belum ada penetapan pasangan calon.

“Saya juga belum liat apa. Jangan ada tanggapan seperti itu. soft-soft saja dulu. Kadang orang tidak sengaja naikkan jarinya, tidak sadar saja. Jadi begitu. Kita berpikir positif saja dulu, kan belum ada penetapan calon,” kata Syahrul.

Terpisah, Pakar Pemerintahan dari Universitas Bosowa (Unibos), Arief Wicaksono mengatakan bahwa memang sulit mengharapkan ASN bisa netral dalam sebuah ajang Pilkada. Menurut dia, ASN baru akan bisa benar-benar bertindak netral dalam setiap ajang Pilkada, jika posisi mereka ditempatkan atau disejajarkan sama seperti TNI dan Polri yang tidak memiliki hak pilih.

“Bagaimana mungkin kita bisa mengharapkan ASN netral dalam posisi politiknya sebagai pemilih? Saat seorang ASN menentukan pilihan, disitulah letak keberpihakannya terhadap pasangan calon tertentu,” kata Arief.

Selain itu, Arief juga mempertanyakan temuan maupun laporan atas pelanggaran atau ketidaknetralan ASN yang terbukti ikut bermain dalam politik praktis di ajang Pilkada selama ini yang sepertinya tidak pernah ditindaklanjuti hingga tuntas. Padahal, kata dia, sanksi dari pelanggaran tersebut sudah jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

“Penegasan agar ASN tidak ikut berpolitik itu ditegaskan juga dalam UU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang disiplin PNS untuk tidak boleh berpolitik,” tutupnya. (*)

Penulis : Clara
Editor : Opa

No Responses

Leave a Reply