Proses PAW Andi Takdir ke Andi Faradila “Mogok” di Biro Pemerintahan

Proses PAW Andi Takdir ke Andi Faradila “Mogok” di Biro Pemerintahan

RadarMakassar.com – Polemik tertundanya proses Pergantian Antar Waktu (PAW) legislator DPRD Sulsel Andi Takdir Hasyim ke politisi Hanura Andi Faradila Abdal terus bergulir.

Terbaru, Kuasa Hukum Andi Faradila Abdal, Rahmat Muhayyang mengungkapkan fakta menarik terkait proses PAW kliennya tersebut.

“Ini murni terkendala di Biro Pemerintahan Pemprov Sulsel. Saya tahu SK-nya sudah ada disana,” kata Rahmat saat dikonfirmasi, Selasa (30/1/2018).

Rahmat mengaku, ia menyaksikan langsung SK tersebut diterima oleh Staf Kabiro Pemerintahan Pemprov Sulsel atas nama Nur Kusuma dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Plaza Indonesia, Jakarta, beberapa waktu yang lalu.

“SK tersebut diterima oleh Pak Nur Kusuma (staf di Biro Pemerintahan) pada tahun 2017 lalu. Saya menyaksikan langsung SK tersebut. Saya berdua dengan Pak Nur Kusuma waktu itu. SK itu berisi pemberhentian Andi Takdir Hasyim dan pengangkatan Andi Faradila Abdal. Bahkan, saya sempat fotocopy SK tersebut, dan disitu tertulis jelas nama Andi Faradila Abdal,” ungkapnya.

Menurut Rahmat, berdasarkan pengakuan Nur Kusuma, SK tersebut telah diserahkannya ke Kepala Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Sulsel, Hasan Basri Ambarala, untuk diproses lebih lanjut.

“Pak Nur Kusuma sudah serahkan ke Ambarala. Tapi kurang tahu kenapa sampai sekarang belum ada perkembangan,” ujarnya.

Sekadar diketahui, proses PAW Andi Takdir Hasyim ini sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian dengan Faradila Abdal.
Dalam perjanjian itu, Takdir menyetujui menjabat anggota DPRD Sulsel dari 24 September 2014 sampai 23 Maret 2017, kemudian digantikan melalui proses PAW oleh Faradilla Abdal 2,5 tahun terakhir, terhitung dari 24 Maret 2017 sampai 23 September 2019 mendatang.

Perjanjian tersebut ditandatangani oleh 8 orang saksi dari DPP dan DPD Partai Hanura Sulsel. Dantaranya, Djafar Badjeber, Teguh Samudera, Gusti Randa, Jurmaini Syakur, Hardjadinata, Kristiawanto, Ambo Dalle, dan Waris Halid pada 4 Februari 2015 diatas materai 6.000.

Pembagian masa jabatan itu, juga mendapat persetujuan dari Wiranto yang saat itu menjabat ketua umum dan Sekjen Dossy Iskandar Prasetyo. (**)

Penulis : Kasmawati Sakka
Editor : Opa

No Responses

Leave a Reply