Nyanyian Camat Setor Fee 30 Persen Tidak Logis, Bastian Lubis Katakan Begini

Nyanyian Camat Setor Fee 30 Persen Tidak Logis, Bastian Lubis Katakan Begini

RadarMakassar.com- Ungkapan sebagian camat di Kota Makassar menyetorkan fee 30 persen anggaran proyek yang ada di kecamatan dan diberikan kepada Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto membuat Pusat Anti Korupsi (Pukat) Universitas Patria Artha angkat bicara.

Dinilai, pengakuan sebagian camat menyetorkan fee 30 persen kepada Wali Kota Makassar, tidak logis. Pasalnya dalam laporan camat di BPK tidak adanya temuan dan justru mendapat WTP.

Sesuai dari LHP BPK nomor 34.A/LHP/XX.MKS/05/2018 tanggal 25 Mei 2018 mengenai arus kasnya dan Laporan Realisasi Anggaran/LRAnya sudah sesuai dengan yang ada dalam APBD TA 2017 Kota Makassar yang terdiri dari jumlah pendapatan Rp3,41 triliun dengan total belanja dan transfernya sebesar Rp3,31 triliun.

Begitupun dengan Laporan Keuangan atau Neraca per 31 Desember 2017, debet atau kreditnya hanyalah sebesar Rp26.523.128.827.782,70 dengan beberapa catatan atas laporan keuangan yang temuannya tidak materil. Jadi opini atau pendapat yang diberikan adalah Wajar Tanapa Pengecualian (WTP).

Adapun suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur audit didasarkan pada pertimbangan proesional pemeriksa termasuk risiko selalu saja yang meteril dalam laporan keuangan baik disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan.

“Jadi jika fee 30 persen tidak terbukti atau tidak dapat dibuktikan, tentu menjadi pertanyaan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK. Dan laporan yang telah diajukan camat ke BPK juga turut dipertanyakan dan diduga ada pemalsuan dokumen laporan ke BPK,” tegas Bastian Lubis, Peneliti dan Ahli Keuangan Negara dan Daerah dalam konfrensi persnya di Universitas Patria Artha, Senin (11/6) kemarin.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD kecamatan kata Bastian, camat sebagai Pengguna Anggaran sesuai dengan pasal 6 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Sehingga tentu camatlah yang menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, melakukan tindakan yang melibatkan pengeluaran uang, melakukan pengajuan atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, mengawasi pelaksanaan anggaran dan menyampaikan laporan keuangan kecamatan yang dipimpinnya.

“Artinya pengakuan para camat atas adanya fee 30 persen berarti bukti-bukti laporan pertanggungjawaban keuangan kecamatan yang dibuat itu tidak benar, alias fiktif. Sebab laporannya sesuai apa yang dibelanjakan. Coba kenapa tidak dimasukkan di dalam laporan ada fee 30 persen,” tambahnya.

Para camat yang membuat pengakuan juga berpotensi dilaporkan oleh pihak yang dirugikan atas pencemaran nama baik jika camat-camat yang mengaku menyetor fee 30 persen tidak dapat membuktikan tuduhan itu. (qad/rdm)

No Responses

Leave a Reply