Anggaran Besar, Fasilitas Pendidikan Perlu Digenjot

Anggaran Besar, Fasilitas Pendidikan Perlu Digenjot

RadarMakassar.com – Postur anggaran APBD 2019 Kota Makassar terbesar ada di Dinas Pendidikan. Sayangnya, belum dibarengi dengan fasilitas pendidikan yang memadai.

Anggota Komisi D, Amar Bustanul mengatakan, sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kualitas pendidikan. Makanya, fasilitas pendidikan perlu dibenahi. Hal ini diungkapkan dalam Diskusi Publik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar yang mengangkat tema “Penyelenggaraan Pendidikan yang Berkualitas”, Selasa (13/11).

Diketahui, alokasi anggaran Dinas Pendidikan sebesar Rp888,11 miliar lebih atau 21,50% dari total belanja daerah. Dari 51 SKPD yang mendapat alokasi anggaran terbesar itu dinas pendidikan.
Itu terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp632,97 miliar lebih dan belanja langsung sebesar Rp255,13 miliar lebih.

“Masih banyak sekolah di Kota Makassar yang tidak memadai, banyak yang masih kekurangan ruangan, sarana pendukung juga masih kurang, seperti perpustakaan,” katanya.

Amar menjelaskan tahun depan hal ini menjadi perhatian pemerintah Kota Makassar. Karena itulah, Dinas Pendidikan Kota Makassar kembali mendapatkan alokasi anggaran terbesar. “Anggaran untuk tahun depan  ini masih dibahas oleh Banggar (Badan Anggaran), mudah-mudahan kita bisa perjuangkan dan bisa direalisasikan untuk perbaikan kualitas pendidikan kita,” katanya.

Selain sarana prasarana, legislator Partai Gerindra ini juga menilai kurikulum yang berubah-ubah juga mempengaruhi kualitas pendidikan. Sementara, pihak pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengubah kurikulum tersebut.

“Pemda juga bisa berbuat banyak karena itu kewenangan pemerintah pusat, tidak bisa kita tetapkan A atau B, tapi sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat,” katanya.

Untuk memaksimalkan peran pemerintah daerah, pihaknya saat ini sedang menyusun peraturan daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Perda ini bakal mengatur tentang perlindungan guru, syarat dan ketentuan menjadi kepala dinas pendidikan, dan perlindungan tehadap siswa.

“Semua itu kita akan bahas dan melibatkan semua pihak terkait, termasuk orang tua siswa. Kita butuh masukan untuk menyempurnakan pembahasan Perda ini,” ungkapnya. (fdl/pop)

No Responses

Leave a Reply