Kuota CPNS Pemprov Mubazir

Kuota CPNS Pemprov Mubazir

RadarMakassar.com – Ribuan peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2018 Pemprov Sulsel tidak lolos passing grade atau nilai ambang batas. Alhasil, formasi jabatan yang disediakan pun belum terisi.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel mencatat, dari 6.580 yang ikut tes SKD, yang lolos passing grade tak mencapai 100 orang. Padahal, kuota yang disiapkan ada 401.

“Sangat minim, dibawah 50 persen yang lolos. Tak sampai 100 orang yang memenuhi ambang batas tes SKD,” kata Kepala Bidang Perencanaan dan Informasi ASN BKD Sulsel, Irwansyah.

Ia mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil tes secara spesifik dari BKN karena belum dijelaskan secara detail peserta yang lulus atau melampau passing grade pada jurusan apa saja. Intinya, jumlah peserta yang melampaui passing grade sangat sedikit.

Menurutnya, kebanyakan peserta jatuh di tes kepribadian (TKP) dengan standar passing grade yang ditentukan 143. Sementara, kelulusan CPNS masih ditentukan passing grade yang telah ditetapkan. Baik untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU) dan Tes Kepribadian (TKP).
“Kebanyakan berguguran di TKP,” ungkapnya.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Ashari Fakhsirie Radjamilo mengatakan, Pemprov belum bisa mengumumkan berapa jumlah peserta yang memenuhi passing grade karena masih menjadi kewenangan BKN.

“Jadi Pemprov Sulsel dan kabupaten/kota belum bisa melakukan apa-apa. Sementara ini kewenangan masih di kantor regional BKN,” ungkap Ashari.

Namun dia mengatakan, pihaknya sudah mendapat laporan awal jika jumlah peserta yang memenuhi passing grade sangat jauh dari harapan. Saat ini, Pemprov tetap mengacu pada aturan yang ditetapkan Kemenpan RB dan BKN. “Berapapun data yang diberikan kepada kita sesuai yang diserahkan BKN, itulah yang kita terima,” ungkapnya.

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah berharap ada kebijakan baru dari Kemenpan RB menyikapi hasil seleksi CPNS yang kondisinya seperti ini. Pemprov, lanjutnya akan mengusulkan agar nilai ambang batas bisa diturunkan. Jika tidak, kuota yang diberikan ke daerah bisa mubazir. “Ini tinggi sekali. Kita minta ke BKN dan Kemenpan agat bisa diturunkan supaya kuotanya tidak sia-sia, bisa terpenuhi,” tuturnya.

Bila menilik langkah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) guna mengantisipasi kekurangan tersebut, rasanya masih ada kemungkinan peserta CPNS yang tak lolos SKD bisa berlanjut ke tahap SKB.

Dijelaskan Deputi Bidang SDM aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja, pihaknya kini sedang mengkaji dua opsi kebijakan.

Opsi pertama yaitu dengan menurunkan passing grade atau nilai ambang batas SKD. Sedangkan opsi kedua yaitu dengan menerapkan sistem rangking.

Pada opsi kedua ini, total nilai TWK, TIU, dan TKP akan dijumlahkan. “Nantinya akan ada kebijakan, kebijakan pastinya, misalnya, ada kebijakan baru untuk mengakomodasi peserta yang tidak lulus, seperti apa diaturnya, apakah passing grade diturunkan, apakah ranking, kami carikan jalan fair,” kata Setiawan.

“Mudah-mudahan tidak lama lagi hasil simulasi akan disampaikan. Prinsipnya, kami ingin mengisi formasinya agar tak terjadi kekosongan. Ini yang dikhawatirkan daerah seperti guru dan tenaga kesehatan, kami upayakan,” tambahnya. (and/pop)

No Responses

Leave a Reply