FSP BUMN Strategis Tolak Penambahan Empat Sektor TI dan ESDM

FSP BUMN Strategis Tolak Penambahan Empat Sektor TI dan ESDM

RADAR MAKASSAR – Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis (FSP BUMN Strategis) Wisnu Adi Wuryanto menegaskan bahwa kebijakan Pemerintah di bidang investasi pada empat sektor, khususnya TI dan ESDM saat ini sudah sangat liberal.

“Hendaknya tidak perlu ditambah lagi bahkan mestinya dikurangi agar kedaulatan Bangsa terjaga. Dengan kepemilikan asing boleh mencapai 67% di sektor TI dan
49% di sektor energi seperti yang berlaku saat ini sudah sangat terbuka, mestinya dikurangi agar
anak negeri masih menjadi pemilik mayoritas di rumahnya sendiri” kata Wisnu.

Lebih lanjut Wisnu mengatakan, jika Telekomunikasi dan Energy adalah cabang produksi penting bagi Negara yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Diketahui, jika Undang- undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009
tentang Ketenaga Listrikan serta Undang undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas.

“Bumi menyatakan demikian. Implikasi dari hal tersebut. Sehingga pemerintah harus memegang kendali
atas arah perkembangan dan kepemilikan Telekomunikasi dan Energi, guna memastikan sumber daya yang terbatas itu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,”beber dia.

Jelas ini merupakan amanah Pasal 33 UUD Tahun 1945. Apalagi bisa bayangkan, apabila penyelenggaraan jaringan telekomunikasi tetap, jaringan telekomunikasi bergerak.

” Karena kita tahu betapa pentingnya sektor Telekomunikasi dan energi dalam menggerakkan perekonomian, kesejahteraan, sosial budaya, bahkan pertahanan keamanan negara,” jelas Wisnu.

Wisnu mencontohkan, apa jadinya apabila misalnya nomor-nomor telepon para pejabat Negara teregistrasi di operator telekomunikasi yang seluruh sahamnya dimiliki asing 100%?

“Kebutuhan vital rakyat ternyata dilayani oleh
perusahaan asing, akan mengakibatkan Negara dan rakyat akan kehilangan kedaulatannya,”tukasnya.(Ica/fly)

No Responses

Leave a Reply