Digugat, Polres Takalar Tak Bisa Tunjukkan SPDP

Digugat, Polres Takalar Tak Bisa Tunjukkan SPDP

RADAR MAKASSAR- Sidang prapradilan penetapan sebagai tersangka dalam Dugaan tindak pidana pencurian Kerbau kembali digelar, Senin (21/1) siang.

Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Takalar Amirul Faqih Amza memimpin agenda sidang yang telah dijadwalkan.

Kuasa hukum pemohon yang mewakili Azis T, Hardianto, Kaisaruddin kamariddin. Ada pun kuasa hukum termohon AKBP MUH. Warpa, Aipda Syamsul Kamal. Sedangkan pembina Tk.I Yunus yang hadir di PN Takalar.

Barang bukti hakim, pihak termohon tak melampirkan Surat perintah penyidikan lanjut dan SPDP ( surat pemberitahuan dimulainya penyidikan). Dimana itu adalah bukti menuju ke jenjang terdakwa.

Permohonan praperadilan atas nama H. Tambaru (DG. Lau) selaku pemohon dan kepolisian Negara republik indonesia (Polri) Cq. Kepolisian resort takalar sebagai Termohon.

Sebagai mana yang di maksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1e, dan 4e jo. Pasal 56 kitab undang-undang Hukum pidana oleh polri resort takalar Reserse kriminal umum.

Alasan permohonan pemohon yaitu melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindak perampasan Hak asasi manusia.

Pihak pemohon menghadirkan saksi sebanyak 3 orang, salah satu dari saksi tersebut adalah pihak Kepolisian Takalar yang datang menggunakan seragam lengkapnya, dimana dalam hal itu adalah senjata bagi pihak termohon terkait masalah seragam coklat yang digunakan.

Saksi mempunyai peran terkait masalah pencurian kerbau. Syukri Akup ( saksi ahli ) dari universitas Hasanuddin Makassar, Jabir Dg. Bonto (saksi) dari DPRD Takalar dan 2. Gassing Dg. Taba (yang pakaian polisi) Polres Takalar.

Jabir menerangkan al kisah kejadian awal kerbau berada di pekarangan rumahnya dan mencurigai salah seorang yang tdak dia kenal berada dua meter dari rumahnya.

” Kenapaki pak, siapa kita cari,” ucap jabir
Tenaja pak. Anjo kerbau ku. Jawab orang tak dikenal
Oh allemi punna kerbau ta, tapi Tenaja nia masalahnya anjo toh, kerbau nu tojengji? Jabir
Iye pak, kerbau ku, Tenaja nia masalahnya pak. Tak dikenal
Allemi paeng, eh tayangi rong, mae maki ngandre rong.

Saksi kedua DG. Taba menerangkan tentang perintah dari dirinya yang menyuruh membawa kerbau tersebut ke Polsek Polong Bangkeng utara guna tindak pengamanan, apabila ada yang mencari

Syukri selaku saksi ahli dalam praperadilan ini, dia pun dibabat dengan beberapa pertanyaan mulai dari tingkat pengacara pemohon dan termohon hingga hakim, semua pun dapat dia jawab dengan sikap yang santai penuh dengan gagasan ideologi Hukum.

Hardianto menanyakan kepada saksi ahli, apakah laporan kepolisian bisa di anggap sebagai acuan penunjukan terdakwa.

Syukri pun tegas menjawab pertanyaan itu, laporan kepolisian itu berguna untuk menyelidiki, bukan sebagai acuan penunjukan terdakwa.

Dalam hal ini Azis pun mengutarakan, pertanyaannya, apakah bisa dijadikan terdakwa apa bila DG. Lau meminta tolong kepada Dg. Serang dan Dg.sewang guna menemani dirinya membuktikan kerbau itu miliknya apa bukan.

Terdakwa itu bisa bisa dikatakan sebagai terdakwa ketika kita mempunyai cukup bukti seperti yang di terangkan dalam UU minimal mempunyai Dua bukti dan saksi.

Dalam sidang tersebut ada pengunjung sidang yang menanggapi saat di tanyai oleh media radar, dg. Ngai mengatakan dari beberapa bukti yang di lampirkan termohon itu kurang jelas, dan anak anak pun yang kira mengikuti sidang ini akan tau kesalahan itu berada pada siapa, kurangnya bukti itu sudah menimbulkan dugaan yang negatif pada termohon. Terang dg. Ngai salah satu jemaah praperadilan

Dalam praperadilan yang di gelar dengan beberapa pertanyaan yang agak sulit di terimah oleh pihak Termohon, inipun Ditunda oleh Hakim dan akan di gelar Selasa (22/19) dengan perkara keterangan saksi pihak termohon. (hai)

No Responses

Leave a Reply