Korban Banjir, 78 Meninggal, 3 Masih Hilang

Korban Banjir, 78 Meninggal, 3 Masih Hilang
Suasana banjir beberapa waktu lalu. Foto : ist

RadarMakassar.com–Korban meninggal dunia akibat banjir bandang dan longsor yang menimpah Sulsel pekan lalu terus bertambah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel mencatat, sampai Rabu (30/1) jumlah korban yang meninggal dunia mencapai 78 orang. Sementara, tiga orang lainnya masih hilang.
Kepala BPBD Provinsi Sulsel, Syamsibar mengatakan daerah terbanyak korban meninggal yakni di Kabupaten Gowa, sebanyak 53 orang. “Sisanya 25 orang, ada di Maros dan Jeneponto,” kata Syamsibar.

Ia mengatakan, ada 14 daerah yang terdampak bencana banjir itu yakni Kabupaten Maros, Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru, Kabupaten Wajo,Kabupaten Soppeng, dan Sidrap. Lalu, Kabupaten Selayar, dan Kabupaten Sinjai. “Tapi yang longsor itu di Gowa, dan paling parah,” tambahnya.

Ia menambahkan, masih ada 9.429 jiwa yang mengungsi. Sementara, jumah rumah yang terendam sebanyak 22.156 unit, hanyut 33 unit, dan tertimbun 5 unit. “Kerugian belum bisa diprediksi karena masih berkoordinasi dengan kabupaten/kota,” ujarnya.

Sementara, status tanggap darurat bencana diperpanjang hingga dua pekan atau 14 hari. Keputusan yang dikeluarkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah itu tentu bukan tanpa alasan. Efektifitas waktu dalam upaya pembenahan baik infrastruktur hingga kondisi pengungsi menjadi salah satu pertimbangannya. “Penanganan darurat masih terus dilakukan di Sulsel. Evakuasi, pencarian dan penyelamatan korban, penanganan pengungsi hingga perbaikan sarana dan prasarana, terus dilakukan,” kata Nurdin.

Status tanggap darurat bencana diberlakukan sejak Rabu (23/1), dan diperpanjang hingga 6 Februari 2019. Langkah perpanjangan diambil sesuai dengan kondisi teknis di lapangan. Penetapan perpanjangan status tanggap darurat bencana diyakini akan memudahkan akses. Baik penggunaan anggaran dari alokasi belanja tak terduga di APBD dan penggunaan dana siap pakai yang disalurkan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Selain itu juga kemudahan akses pengerahan personel, logistik, peralatan, pengadaan barang dan jasa, serta adminsitrasi. Intinya adalah agar penanganan dampak bencana dapat dilakukan cepat, tepat dan akurat,” jelas Nurdin. (and/pop)

No Responses

Leave a Reply