Kasus CCT Ambruk di Parepare, Polisi Bungkam

Kasus CCT Ambruk di Parepare, Polisi Bungkam
Ilustrasi

RadarMakassar.com--Pembangunan kerangka gedung Call Centre Terpadu (CCT) Kota Parepare terus menjadi sorotan pasca tewasnya salah seorang pekerja yang disusul insiden ambruknya landasan atap pada lantai 3 proyek senilai Rp3,8 miliar yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Ironisnya, pihak Polres Parepare terkesan tertutup dalam melakukan penyelidikan terkait kedua insiden pada proyek yang dikerjakan PT. Sukses Sangga Sejahtera, yang notabene pemilik perusahaan tersebut adalah putra mantan Bupati Enrekang dua periode, La Tinro La Tunrung ini.

Sejauh ini, belum diperoleh keterangan pihak kepolisian terkait perkembangan penyelidikan tewasnya salah seorang pekerja konstruksi proyek yang tersengat aliran listrik bertegangan tinggi, begitu pula soal insiden pada bangunan lantai 3 gedung tersebut yang diduga keras ambruk.

Kasat Reskrim Polres Parepare, AKP Abdul Haris Nicolaus yang berulang berusaha dikonfirmasi melalui telepon genggamnya, lagi-lagi belum ada tanggapan. Nomor teleponnya aktif namun tak dijawab.

Sebelumnya, Aktivis Mahatidana, Rudy Najamuddin meminta pihak Polres dan Kejari Parepare bekerja profesional mengusut tuntas kasus tewasnya salah seorang pekerja dan insiden ambruknya landasan atap pada lantai 3 proyek pembangunan kerangka gedung CCT.

“Diharapkan kepada pihak kepolisian dan kejaksaan jangan ‘main-main’ dengan persoalan ini (proyek ambruk dan salah seorang pekerjanya tewas tersengat aliran listrik) karena sudah terlalu banyak kasus dugaan korupsi yang ditangani namun mandek dan belum ada penyelesaiannya,” tegasnya.

Dia menerangkan, sudah terlalu banyak kasus di Parepare yang meresahkan masyarakat karena hingga kini belum ada penyelesaian dan terkesan dipetieskan. Seperti kasus Harga Eceran Tertinggi (HET) gas elpigi 3 kg tahun 2014, dermaga jeti PPI Cempae, TIK SD SMP tahun 2015, sumur bor dalam tahun 2016, bedah rumah tahun 2017, dan OTT ULP tahun 2017.

Dia menduga, bangunan pada lantai 3 tersebut terkesan sengaja dirubuhkan supaya bebas dari pemeriksaan yang bisa saja dimasukkan dalam pos mayor.

“Perusahaan yang kerja harus diblacklist. Susah penegan hukum di Parepare, di Provinsi saja saya tidak yakin. Kalau mau melapor, tidak ada lagi kepercayaan dengan aparat di Parepare dan Provinsi dengan banyaknya kasus yang mandek,” sesal dia.

Olehnya itu, Rudy mengajak kepada NGO (lembaga non pemerintah) lainnya yang punya bukti-bukti kuat terkait dugaan tindak pidana korupsi khususnya di Parepare sebaiknya langsung melaporkan ke Kejaksaan Agung, Mabes Polri atau langsung melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sementara itu, Ketua DPP Indonesian Care (Incare), Andi Ilham Abidin, sangat menyesalkan kejadian ini lantaran tidak ada tindakan serius dari APIP (Inspektorat) yang terkesan tidak peka melihat realita pembangunan proyek miliaran rupiah ini.

Belum lagi proyek miliaran rupiah lainnya di Parepare yang setiap tahun harus loncat tahun anggaran alias menyeberang sementara diketahui APBD adalah penganggaran tahun tunggal. “Artinya setiap kegiatan harus finish per 31 Desember tahun berjalan sehingga tidak membebabi APBD tahun selanjutnya,” sesalnya.

Olehnya itu, kata dia, harus adil dalam penanganan audit proyek, baik anggaran kecil maupun miliaran rupiah wajib disikapi, apalagi terjadi insiden luar biasa seperti yang terjadi pada proyek CTT 2018 senilai Rp.3,8 miliar yang menelan korban jiwa seorang pekerja konstruksi akibat tersengat listrik bertegangan tinggi serta insiden rubuhnya balok beton pada lantai 3 bangunan tersebut.

“Harus ada raport sehingga kedepan semua rekanan yang bekerja akan melaksanakan standar pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi secara baik dan benar,” pungkasnya. (ard)

 

No Responses

Leave a Reply