Ada Kongkalikong di Pengelolaan Pasar Segar

Ada Kongkalikong di Pengelolaan Pasar Segar

RADAR MAKASSAR –Pemanfaatan fasilitas sosial dan fasilitas umum milik pemerintah kota makassar yang dikelola Pasar Segar terus menjadi sorotan publik.

Diduga ada kongkalikong oknum pemerintah kota dengan oknum pengusaha dalam hal ini pengelola pasar segar untuk mendapatkan hasil keuntungan secara bersama.

Dugaan tersebut menjadi sorotan keras bagi Pemerhati Lingkungan dan kinerja pemerintah. Ia menilai kuat dugaan kongkalikong tersebut terjadi atas adanya pembiaran oleh pemerintah kota terhadap pengelola pasar. Pasalnya, dua tahun terakhir pemanfaatan fasum dan fasos tanpa ada tindakan tegas terhadap penyalahgunaan tersebut.

“Sikap pemkot menjadi kecurigaan kami. Pelanggarannya besar, terletak ditengah kota dan tidak ada teguran keras. Selama dua tahun itu kok nda ada teguran. Harus ada ketegasan pengembalian fasum seperti sedia kala. Kalau tidak ada ketegasan, kecerugiaan masyarakat semakin besar bahwa bisa saja pembiaran pemkot ini menghasilkan keuntungan bersama kedua belah pihak. Ada kongkalikong dan pembiaran yang menghasilkan keuntungan bersama oknum pemkot dan oknum pengusaha, seperti dugaan kami,” unkap Omar Abdallah Arifuddin selaku Pemerhati Lingkungan dan Monitorin Kinerja Pemerintah kemarin.

Menurutnya, ada banyak perubahan peruntukan fasos. Namanya fasos dan fasum tentu tidak boleh digunakan oleh segelintir orang meguasai dalam waktu beberapa lama kemudian mendapatkan hasil komersil juga untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

“Kalau kita melihat dasar hukum uu nomor 23 tahun 2009 mengenai lingkungan hidup dan uu no 28 tahun 2008 mengenai bangunan gedung, dua payung hukum ini menjadi alat ukur bagi kami di pasgar telah terjadi pelanggaran di biarkan pemerintah kota,” tambahnya

Ironinya kata Omar, tahun pertama bagian dalam dn tahun kedua bagian luar Pasar Segar dimanfaatkan tanpa IMB dan tanpa izin usaha namun telah meluas dan mengembang usaha sampai ke badan -badan jalan. “Jelas – jels ini tidak bisa. Ini bukan kelalaian tapi ini pembiaran yang mungkin saja saya menduga pelanggaran besar di depan mata seperti ini dan itu di jantung kota. Ada pembiaran keuntungan bersama kedua belah pihak oleh oknum pemkot atau pemkot takut, tumpul terhadap pengusaha kalau itu terjadi ini jadi presepsi buruk bagi pemkot,” lanjutnya Omar

Berdasarkan informasi, pengelola pasar segar tidak memiliki Surat Izin Usaha dan Izin Mendirikan Bangunan dari kelurahan dan kecamatan setempat. Pemerhati Lingkungan kemudian meminta penegakan hukum baik dari Kejaksaan dan Kepolisian Daerah Sulsel.

“Beberapa kali mereka mengajukan surat izin usaha tapi pihak kecamatan selaku pihak perizinan tidak memberikan izin, alasannya mereka tidak memiliki alas hak yang jelas. Sehingga harus ada penegakan hukum tegas dari pemerintah kota makassar dan kami meminta kejaksaan kepolisian dan ondbusman untuk memeriksa ada apa dengan kejadian ini, kenapa bisa?,” terang Omar
(jr)

No Responses

Leave a Reply