Buton Tengah dan Segala Persoalannya

Buton Tengah dan Segala Persoalannya

PANORAMA keindahan Alam di Kabupaten Buton Tengah selain menjadi aset pendapatan parawisata daerah juga menjadi dasar orientasi terhadap kemajuan daerah yang berskala Nasional dan memberikan efek perhatian untuk menarik para wisatawan Internasional maupun Lokal.

Namun nampaknya, potensi aspek parawisata yang sebelumnya menjadi sumber Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) tersebut, kemungkinan akan segera berakhir khususnya di Kecamatan Mawasangka Tengah dan Mawasangka Induk, sebab Pemerintah Daerah telah memberikan izin kepada PT Diamond Alfa Propertindo untuk menggarap tanah, batu, dan sumber daya alam yang terdapat dilokasi tersebut dengan wilayah garapan seluas seribu hektar yang pastinya akan berdampak pada kerusakan lingkungan dan juga memungkinkan membuat kesehatan masyarakat terganggu dikarenakan adanya limbah tambang.

Dari perspektif ini, boleh saja Pemerintah Daerah mengadakan inisiatif pertambangan untuk kemajuan masyarakat dalam skala ekonomi tapi dengan apa? apakah ada kompensasi terhadap tanah garapan itu? atau Pemerintah sengaja buta dengan dampak yang dihasilkan tambang tersebut ? termasuk galian lubang yang belum ditutup dan dibiarkan begitu saja.

Kehadiran tambang ini sebenarnya sejak lama menjadi objek masalah, dan bukan hanya kehadiran PT Diamond Alfa Propertindo, tetapi tambang-tambang yang lain yang juga beroperasi di daerah Buton.

Sebab sejak Kabupaten Buton Tengah masih bergabung dengan wilayah Kabupaten Buton secara administratif, eksploitasi lingkungan secara terang-terangan dan terus-menerus dilakukan tanpa mengacu kepada prosedur hukum yang semestinya.

Tahun 2014 Buton Tengah hadir sebagai daerah otonomi yang diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk mengurus, memperbaiki, menjaga serta mengembangkan daerah ini. Dan sampai saat ini umurnyapun telah mencapai lima tahun, tetapi apa yang terjadi bukannya pembangunan daerah kearah yang lebih baik malah perebutan kekuasaan antar elit, perebutan mengurus proyek, serta konflik kepentingan partai dan lainnya.

Pernahkah dalam lima tahun tersebut Pemerintah Daerah merumuskan rencana yang kemudian dasar acuan pengembangan daerah, menyelesaikan kerusakan lingkuangan di pesisir pantai Desa Bolobone dan Desa napa, kan tidak. Bahkan upaya yang dilakukanpun bisa dibilang nihil, karena selama ini hanya memikirkan jabatan dan jabatan.

Jika kehadiran tambang batu ganting di Kabupaten Buton Tengah, kecamatan Mawasangka Induk dan Tengah adalah bentuk solusi Pemerintah Daerah dalam menangani urusan daerah, maka yang harus selesaikan ialah memperbaiki kerusakan lingkungan di desa Balobone dan Desa Napa, menyelesaikan kasus-kasus perusahaan swasta ilegal yang kerap masih banyak ditemui, dan setelah itu selesaikan kasus Pasar Sentral yang berada di kecamatan Mawasangka Kelurahan Watolo yang sampai saat ini belum terselesaikan, buat apa jadi Pemerintah kalau mengurus itu saja tidak becus, apakah yang dikerjakan selama ini hanya membuang-buang angaran atau kemanakah anggaran itu?

Sebab sebagai penulis dan juga warga daerah, saya melihat kehadiran tambang batu ganting tidak membawa nilai positif, bahkan sejak tambang tersebut beroperasi sejak dulu hingga saat ini tidak pernah memberikan konstribusi yang nyata terhadap kesejahteraan masyrakat, yang ada hanya eksploitasi kekayaan alam, bahkan limbah-limbah tambang yang mencemari lingkungan.

Keprihatinan atas tambang tersebut juga merupakan keresahan seluruh elemen masyarakat  yang tidak menerima kehadiran tambang batu ganting.

Hemat pikir sebagai usul masalah ini menjadi tanggung jawab DPRD yang telah disumpah jabatan sebagai wakil rakyat Buton Tengah untuk menyusun kebijakan, mengawal jalanya Pemerintah dan melihat  struktur ekonomi masyarakat sebagai jalan kesejahteraan masayarakat dan jika misalkan tambang batu ganting adalah solusi kemajuan daerah, kenapa juga tambang pasir masih menjadi masalah sosial, belum dibuatkan solusi, bahkan RT/RWpun belum ada samasekali seperti yang termuat dalam peraturan tata ruang dan wilayah pasal 1 nomor 5, 6, 8 dan 11.

Padahal sudah jelas dalam amanat UUD 1945 sebagai aturan yang  tertinggi sudah termuat pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Nah, hal tersebut memberi pesan kepada kita untuk mementingkan hajat hidup orang banyak, tetapi jika pemerintah tidak mengambil sikap soal tambang yang sejak lama meresahkan tersebut, berarti memang dapat dimungkinkan ada kongkalikong antara Pemerintah dan Perusahaan yang hanya senang berbicara duit dan modal, lalu dikantongi secara pribadi ataupun dibagi-bagi kepejabat yang terlibat.

Penulis : La Ode Saliwu

No Responses

Leave a Reply