Dorong Perekonomian, Rangga Melakukan Penyebarluasan Produk Hukum di Mangarabombang

Dorong Perekonomian, Rangga Melakukan Penyebarluasan Produk Hukum di Mangarabombang

TAKALAR, RADARMAKASSAR.COM – Fahruddin Rangga selaku anggota DPRD Sulsel dari Fraksi Golkar kembali melaksanakan kegiatan Penyebarluasan Produk Hukum Daerah terkait Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Percepatan Pembangunan Perdesaan di Kecamatan Mangarabombang tepatnya Desa Panyangkalang Kabupaten Takalar.

Dalam pelaksanaannya dihadiri masyarakat dari beberapa desa yang ada di wilayah Kecamatan Mangarabombang yang kehadirannya begitu antusias mengikuti penjelasan dari nara sumber mantan Bupati Takalar. dengan jumlah undangan yang di sebar 170 lembar dibagi dalam 4 sesi mengikuti protap protokol kesehatan.

Akan tetapi peserta yang datang untuk hadir melebihi kapasitas jumlah kursi yang disediakan tuan rumah dan penyelenggara yakni 180 buah, sehingga peserta yang hadir ada yang tidak kebagian tempat duduk memilih duduk merumput diluar tempat pelaksanaan kegiatan.

Rangga begitu sapaan akrabnya sebagai pembicara pertama memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari perda nomor 9 tahun 2019 ini dibuat, bahwa desa adalah bagian yang harus menjadi perhatian dalam melaksanakan pembangunan sehingga diperlukan sebuah regulasi untuk memfasilitasi.

“Keberadaan perda ini akan semakin memberi peluang dan kesempatan percepatan pembangunan dan menggali setiap potensi yang ada di wilayah pedesaan, yang implikasinya akan mendorong percepatan peningkatan perekonomian desa” kata Rangga.

Rangga mengharapkan kepada semua peserta yang hadir dalam kegiatan ini diharapkan menjadi mendiator utama untuk menyampaikan secara luas ke masyarakat lainnya tentang maksud dari keberadaan perda ini, sehingga dengan demikian masyarakat luas akan memahami maksud dan tujuan peraturan daerah ini dibuat.

Sementara Burhanuddin selaku mantan Bupati Takalar yang memahami sistem tata kelola pemerintahan fungsional yang menjadi pembicara kedua secara detail mengulas dan memberikan penjelasan terkait isi perda ini, bahwa perda ini dibuat sesungguhnya bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendorong percepatan pembangunan dan meningkatkan tarap hidup masyarakat pedesaan yang ada di Sulawesi Selatan sehingga menjadi bagian penting dalam menata proses pembangunan.

“Jadi semua lapisan masyarakat harus merespon dan dapat membantu pemerintah secara bijak untuk turut mensosialisasikan mengenai kehadiran perda ini,” jelasnya.

Pembicara terakhir Muh. Amin, yang merupakan mantan Kepala Puskesmas di Takalar yang menguraikan secara rinci pengendalian dan penanganan penyebaran virus covid 19 yang tujuannya agar masyarakat lebih waspada.

“Masyarakat diminta secara sadar menjalankan protokol kesehatan secara baik guna memotong dan menghambat penyebaran virus covid 19 ini,”imbaunya.(kas)

No Responses

Leave a Reply