Ajiep Padindang Bagahas PP Nomor 11 Tahun 2021 di Bone

Ajiep Padindang Bagahas PP Nomor 11 Tahun 2021 di Bone

RADAR, MAKASSAR – Hari Senin, 17 Mei 2021, hari pertama kegiatan perkantoran dibuka setelah Libur Lebaran Idul Fitri 1442 H, tanpa mudik. Memang ia tidak mudik, tetapi berbekal surat tugas Kunjungan Kerja ke Daerah Pemilihan, tanggal 16-18 Mei 2021, saya berkunjung ke Kabupaten Bone bagian selatan untuk menyelenggarakan sosialisasi PP N0.11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Melalui koordinasi dengan pendamping desa Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone yakni Andi Rahmat dan Andi Adhar, saya bisa mengundang pengurus BUMDES, Ketua dan Manajer.

“Alhamdulillah, kegiatan yang dimulai sesudah sholat dhuhur dan makan siang bersama, nyatanya dihadiri 9 Pengurus BUM DESA dari 10 desa yang ada dikecamatan Patimpeng,” katanya.

Turut hadir juga, Penasehat BUMDES Batulappa, Andi Haeruddin Mallanti Petta Solong selaku Kepala Desa Batulappa yang sekaligus dijadikan sampling pembinaan BUMDES.

Melalui pengantar dari Pendamping Bidang Pemberdaayaan Masyarakat, Andi Rahmat, setelah dipersilakan oleh moderator Jamal Andi, Sos, M.Si, yang juga Tenaga Ahli Anggota DPD RI Dr.H.Ajiep Padindang,SE.MM; diperoleh informasi bahwa, sejak dilaksanakan BUM DESA berdasar UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, hingga akhir tahun 2020, tercatat modal yang ditempatkan pada seluruh BUMDES se Kecamatan Patimpeng adalah lebih Rp.3 Miliar. “Sisa hasil usaha tahun 2020, kurang lebih 100 juta saja,” lapor A.Rahmat.

Menurut A. Rahmat yang dibenarkan A. Adhar selaku Pendamping Bidang Teknik, bahwa memang rata-rata BUMDES di Kecamatan Patimpeng beroperasi secara efektif di tahun 2016 bahkan ada yang mulai tahun 2017, sebab penempatan modalnya diakhir tahun 2016.

“Secara umum baru efektif berjalan 2 atau 3 tahun terakhir,” jelas Rahmat dan dibenarkan oleh hampir seluruh pengurus BUMDES dalam dialog yang langsung dikendalikan oleh Anggota DPD RI, Dr.H.Ajiep Padindang, SE.MM.

Bahkan ada desa yang BUMDES pernah aktif kemudian fakum dan baru lagi diaktifkan setelah terjadi pergantian pengurus. Perlu diingat bahwa, BUM DESA, sesungguhnya bukan hal baru.

Sebelum berlaku UU N0. 6 tahun 2014, memang sudah ada BUMDES, namun ketegasan untuk penempatan modal dengan menggunakan Dana Desa (DD) dari APBN secara langsung, beriringan dengan pengalokasian dana secara tetap pertahun yang dimulai tahun 2015.

Sebelumnya BUMDES tergantung pada kepedulian desa untuk menempatkan modal dengan menyisihkan dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang juga besumber dari APBN, dan melalui penyisihan dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten.

“Penempatan modal untuk BUMDES di Kecamatan Patimpeng dilakukan dengan cara langsung berbentuk dana segar dan ada juga dengan mimisahkan kekayaan desa kepada BUMDES untuk dikelola secara bisnis,” komentar para pengurus BUMDES desa se Kecamatan Patimpeng.

Dr.H.Ajiep Padindang,SE.MM; yang sejak kurang lebih 20 tahun lalu, saat masih menjabat Anggota DPRD Sulsel sudah berperhatian serius pada usaha-usaha pengembangan ekonomi pedesaan melalui pemberdayaan BUMDES, menilai bahwa memang para kepala desa dan Badan Perwakilan Desa se Kecamatan Patimpeng, sudah ada tekad untuk memajukan BUMDES masing-masing.

“Penempatan modal itu menunjukkan suatu keseriusan mengingat kebutuhan belanja desa sesungguhnya masih sangat besar. Jadi sudah ada pemikiran bagus untuk menggali sumber-sumber PAD Desa, melalui bagi hasil dari usaha desanya,” kata Ajiep.

BUMDES sesuai tujuannya sejak dulu sampai dengan PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang merupakan penjabaran UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sekaligus mengubah PP No.43 Tentang BUMDES penjabaran UU No.6 tahun 2014, tak lain dimaksudkan untuk menjadi penggerak kehidupan sosial ekonomi pedesaan.

Tujuan pokok berikutnya adalah untuk menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) agar APBDesa makin besar untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat desa.

Hakikatnya BUMDES itu untuk menggerakkan ekonomi, sedangkan PAD adalah tujuan kedua, kata Ajiep Padindang yang juga Anggota Komite IV DPD RI, bermintra dengan Kementerian Keuangan yang menggelontorkan dana transfer ke daerah dan salah satu dana transfer adalah Dana Desa (DD).

Pada setiap pertemuan dengan para kepala desa selaku Penasehat BUMDES, maupun pada unsur pemerintah daerah yang membidangi pemerintahan desa, bahwa jangan menjadikan BUMDES sebagai tujuan utamanya adalah PAD.

Sebab apabila usaha-usaha BUMDES sudah jalan, berarti menggerakkan ekonomi masyarakat, maka dengan sendirinya akan meningkatkan berbagai sumber penerimaan desa. Misalnya, kalau ekonomi masyarakat desa bergerak bagus, maka akan lancar pembayaran PBB.

“Jadi bagi hasil dari BUMDES itu sesungguhnya dampak dari majunya usaha BUMDES, karena itu majukan dulu BUMDES,” ujar Ajiep Padindang pada peserta pertemuan yang berlangsung di Baruga Akkarungeng Masago, Desa Batulappa, Kecamatan Patimpeng.

Namun bagi A.Rahmat selaku pendamping desa bidang pemberdayaan masyarakat maupun Andi Adhar yang selalu menyertai perangkat desa khususnya pengurus BUMDES, seakan bagi Pemda Bone, PAD menjadi tujuan utama dan pertama. Pada setiap evaluasi, apalagi kalau sudah pemeriksaan akhir tahun, maka pertanyaan pertama adalah soal keuntungan dan bagi hasilnya pada pemerintahan desa.

Aspek pemberdayaan ekonomi merupakan faktor kedua, tapi selalu ‘digaggara’ (Ditanya dengan nasa keras), adalah bagi hasilnya pada desa.

“Apa yang mau dibagi hasilkan kalau usaha tidak berjalan bagus karena modal terbatas dan terutama SDMnya,” kata A.Rahmat. Pengurus Tak Bergaji:  Pejuang Ekonomi Desa.

Pertemuan dalam bentuk Sosialisasi tentang PP No.11 Tahun 2021 itu dianggap Dr.H.Ajiep Padindng,SE.MM; sangat perlu, sekalipun belum berlaku efektif saat ini sebab masih menunggu lagi Peraturan Menteri Hukum dan HAM bersama Kementerian Desa/PDTT, berkaitan tata cara pendaftaran dan pengelolaan usaha BUMDES, khususnya secara digital langsung mendaftar ke Kementerian Hukum/HAM dan Kemendes.

“PP ini melegitmasi secara yuridis status hukum BUMDES, sehingga menghilangkan keraguan selama ini,” ujar Ajiep Padindang didampingi Tenaga Ahli Jamal Andi dan A.Mandasini.

Ditengah-tengah diskusi yang berlangsung secara kekeluargaan, sebab setiap pengurus BUMDES diminta memberikan informasi dan sekaligus menyampaikan pertanyaan dan usulan, terungkap justru bahwa, pengurus BUM DESA tidak digaji.

“Saya betul-betul kaget mendengar informasi dari para pengurus yang 90 persen perempuan bahwa mereka bekerja dengan suka rela,” katanya.

Bahkan biaya operasionalpun tidak ada yang ditetapkan secara rutin. “Kami hanya menerima bagian dari SHU pada akhir tahun,” cerita para pengurus BUMDES se Kecamatan Patimpeng yang rarta-rata perempuan muda terdidik.

Lantas kenapa mau ? “Karena permintaan kepala desa dan ada juga menjadikan alasan sekedar mencari aktivitas saja. Anggap pembelajaran,” kartanya.

“Sebenarnya kami malu-malu mengungkapkan,” tandasnya. Dari berbagai informasi, diperoleh bahwa memang di Kabupaten Bone, mungkin juga di Sulsel, secara umum belum menetapkan pedoman penggajian, apalagi penetapan alokasi gaji perbulannya.

Sudah ada beberapa BUMDES yang menetapkan gaji Ketua dan pengurusnya, tetapi umumnya hanya bagian SHU saja yang berlaku.

Para pengurus BUMDES itu mengabdikan diri untuk kepentingan desanya. Bahkan sudah merasa bersyukur kalau akhir tahun dapat bagian dari SHU, “Sebab memang juga sudah diatur dalam AD/ART BUMDES tentang haknya itu, sedangkan GAJI tidak diatur secara langsung,” katanya.

Anehnya, sebab PP No.11 Tahun 2021 sebagai penjabaran UU Cipta Kerja, juga belum secara tegas menyebutkan soal keharusan menggaji secara tetap perbulan bagi pengurus BUMDES, apalagi menegaskan tentang kewajiban menyesuaiakan dengan UMK masing-masing daerah.

PP No.11 Tahun 2021, pasal 35, pertama hanya menyebutkan bahwa pengurus BUMDES harus diberikan pendapatan yang adil dan layak, sedangkan uraian dalam ayat berikutnya disebutkan bahwa Pengurus BUMDES diberikan GAJI dan atau Tunjangan lainnya sesuai kemampuan keuangan BUMDES.

Pasal ini sangat tidak tegas, padahal terkait dengan soal CIPTA KERJA, dalam artian pengurus BUMDES bagian dari upaya membuka lapangan kerja bagi masyarakat pedesaan.

Pratiknya, selama ini pengurus BUMDES hanya menjadikan pekerjaan sampingan atau kewajiban moral karena kaitan hubungan primordial dengan kepala desa.

“Makanya sering juga kepala desa merekrut saja keluarganya supaya tidak menuntut gaji baru mau kerja,” kata Kepala Desa Batulappa, A.Haeruddin yang juga pensiunan senior karyawan BRI Sinjai.

“Memang kalau diperusahaan termasuk BUMN, Gaji merupakan faktor kunci produktivitasnya karyawan. Merupakan bagian dari hitungan biaya produksi,” katanya.

Namun diakui kelemahannya juga karena arahan dari peraturan, terutama di Kabupaten Bone, belum ada PERDA yang mengatur pengelolaan BUMDES.

“Seharusnya ada pedoman jelas dari Pemda Bone, sehingga kepala desa menindaklanjuti ke pengurus BUMDES secara tegas pula,” katanya.

Sebab anehnya, ada keuntungan BUMDES yang distor kepada Pemerintahan Desa, tetapi biaya operasional, terutama GAJI atau Tunjangan, tidak dikeluarkan secara rutin perbulan.

Temuan Anggota DPD RI, Dr.H.Ajiep Padindang,SE.MM; tentang Pengurus BUMDES se Kecamatan Patimpeng yang tanpa GAJI secara rutin perbulan, memang menarik. Sebab BUMDES sebagai suatu badan usaha dan diharapkan dikelola secara profesional atau disebutkan dalam PP No.11 Tahun 2021, dikelola secara mandiri dan profesional, namun tidak ada ketegasan soal gaji, tunjangan dan insentif.

“Seharusnya, minimal sama dengan UMP Kabupaten,” tandas Ajiep Padindang yang disambut tawa oleh para pengurus BUMDES dan ketika ditanya kenapa ketawa, dijawabnya sebab jangankan sesuai UMK Kabupaten Bone yang lebih Rp.3 juta perbulan, kepastiannya saja ada perbulan, tidak ada apalagi mau sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten.

Suatu pengabdian yang luar biasa dan apalagi Pengurus BUMDES rata-rata adalah perempuan. “Mereka adalah pejuang-pejuang ekonomi pedesaan,” kata Ajiep Padindang.

Sebab seperti di Kecamatan Patimpeng, pengurus BUM DESA rata-rata mengelola aset sekitat 350 – 450 juta, tanpa gaji yang tetap. Maka tidak heran juga kalau sering terjadi pergantian pengurus,  karena mereka keluar atau ada masalah keuangan. Seharusnya hal ini menjadi perhatian serius Pemda Bone. (kas)

No Responses

Leave a Reply