Komisi A Rekomendasikan Bangunan di Jalan Buru Makassar Tak Miliki IMB Disegel

Komisi A Rekomendasikan Bangunan di Jalan Buru Makassar Tak Miliki IMB Disegel

Radarmakassar.com – Usia melakukan aksi interaksi tersebut (Sidak) disalah satu bangunan di Makassar, Komisi A DPRD Kota Makassar merekomendasikan bangunan agar disegel.

Hal itu dilakukan karena adanya laporan aduan dari masyarakat dimana bangunan yang ditinjau tersebut tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Selain itu bangunan itu juga menimpa bangunan disebelahnya.

Intinya kami sore ini turun melihat langsung apa yang menjadi aduan masyarakat terkait bangunan yang tidak memiliki izin IMB. Dan ada bangunan yang menimpa bangunan lainnya,” Kata Ketua Komisi A Rahmat Taqwa Quraisy, Sabtu (19/6/2021).

Meski begitu Rahmat tak menampik setelah mengecek langsung bersama rombongan Ia menemukan banyak bangunan. Dimana posisi bangunan itu menimpa bangunan disebelahnya hingga disebut sebagai bangunan yang dinilai cacat konstruksi.

Selain itu, berkas Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang kabarnya dimiliki oleh si pemilik bangunan itu terlihat banyak kejanggalan dan tidak berhasil ditunjukkan oleh pemilik bangunan tersebut.

Maka ia memerintahkan DTRB dan Satpol PP untuk menyegel bangunan ruko untuk sementara waktu sampai kedua pihak yakni pelapor dan terlapor dipertemukan dalam rapat dengar pendapat digelar.

“Sampai hari ini pihak terlapor tidak mampu memenangkan IMBnya baik di DTRB maupun PTSP. Sehingga kami merekomendasikan kepada Dinas terkait apabila memenuhi syarat untuk disegel, sambil menunggu rapat dengar pendapat di kantor untuk menghadirkan kedua pihak,” terang Rahmat.

Namun jika nantinya dalam RDP pemilik bangunan atau terlapor tersebut tidak dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki. Maka bangunan itu bakal disegel kalau perlu dibongkar.

“Paling lambat dua minggu dari hari ini. Instansi terkait juga kami akan mengundang agar permasalahan ini cepat selesai. Dan kalau nanti terlapor ini tidak akan dapat berkas yang diminta maka kami akan meminta segel jika perlu dibongkar,” tegas Rahmat.

Sementara itu Kepala Teknis Dinas DMPTSP Kota Makassar, Faisal Burhanuddin mengaku bahwa sejak pemindahan izin di Dinasnya mulai 2017 tidak pernah menerbitkan izin tersebut.

“Sejak PTSP berdiri pada tahun 2017 lalu. Dokumen izin yang pernah diklaim bahwa pemilik bangunan ruko yang dimaksud tidak diterbitkan, kami sudah keluarkan surat juga terkait itu tidak ada IMB yang kami keluarkan yang dibangunan tersebut,” ucap Faisal.

Ditempat yang sama Kepala Seksi Pengkajian Hukum Bidang Penertiban Ruang dan Bangunan DTRB Makassar yakni Abd Haris dijelaskan bahwa pemilik bangunan ruko pernah disurati terkait IMB.

Sayangnya si pemilik ruko memeriksa dokumen-dokumen IMBnya yakni bangunan yang berada di belakang. Namun DTRB tetap bersikukuh meminta dokumen IMB bangunan yang berada di depan.

Sebelumnya pernah mereka melihat dokumen-dokumen IMBnya tapi itu bangunan yang ada di belakang. Yang kami tetap buru dalam dokumen asli IMB bangunan didepan karena mereka akui ada tapi dalam bentuk foto sementara yang dicari,” tandas Abd Haris.

Ditempat yang sama, Jermias Rarsina sebagai Kuasa Hukum Irawati Lauw, warga yang rumahnya ditindih oleh bangunan ruko berlantai tiga di Jalan Buru mengaku sudah tepat DPRD Kota Makassar memberikan rekomendasi kepada DTRB untuk dilakukan penyegelan atas bangunan Ruko di Jalan Buru No.130/98 milik Jemis Kontaria.

Hal itu terkait bahwa ada 2 alasan penting secara administrasi maupun substansi mengenai kegiatan yang membangun rumah sehubungan dengan IMB dan ilmu konstruksi.

Alasan pertama kata Jermias, adalah secara administrasi dari hasil pertemuan dilokasi ruko bermasalah, pihak DTRB dan PTSP selaku instansi terkait dan belum dapat menemukan validitas kebenaran IMB dari pemilik ruko.

Kemudian alasan kedua adanya bukti dilokasi, dimana terjadi penindisan bangunan milik irawaty Lauw oleh ruko milik Jemis Kontaria.

“Secara prosedural membangun dari segi ilmu konstruksi hal tersebut merupakan kesalahan yang fatal. Membangun tidak boleh menindis rumah milik orang lain yang dapat berakibat rusaknya bangunan/rumah,”ungkap Jermias.

Jermias Rarsina berharap kiranya nanti dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Komisi A DPRD Kota Makassar bersama DTRB dan PTSP dapat berjalan secara profesional.

Jika terbukti ada kesalahan administrasi, dalam hal ini ada pelanggaran fatal berupa pemilik ruko tidak memiliki IMB sesuai administrasi yang benar dan juga ada kesalahan yang dibangun secara ilmu konstruksi yang mengakibatkan kerugian kepentingan kliennya yakni rusak rumah/bangunan kliennya, maka Jermias sangat berharap akan ada rekomendasi untuk dilakukan penindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Rekomendasi yang diharapkan adalah berupa dapat dilakukan pembongkaran bangunan ruko tersebut, sepanjang sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tutup Jermias.(Nca)

No Responses

Leave a Reply