Friday 28th January 2022

Pengajuan Banding Pemkab Torut Terkait Kasus Lapangan Gembira Ditolak MA, Pemprov Temukan Bukti Baru

radarmakassar.com – Kasus sengketa Lapangan Gembira atau pacuan kuda Toraja Utara (Torut) hingga kini belum menemui titik terang. Pasalnya, pengajuan banding Pemkab Torut ke Mahkamah Agung (MA) kembali ditolak.

Hal itu disampaikan Kabag Hukum Setda Toraja Utara, Neti Palin di ruang kerja Sekretaris Daerah, Senin 09 November 2021 beberapa waktu lalu.

Neti menjelaskan bahwa perkara lapangan gembira yang bergulir sejak Januari 2017 dan pada tanggal 26 Oktober 2018 Pemkab Torut mengajukan banding dan hasil putusan keluar pada tanggal 18 juli yang hasilnya Pemerintah Daerah tetap kalah, selanjutnya kembali melakukan pengajuan Kasasi namun masih tetap kalah.

Menurutnya, objek sengketa tanah lokasi bekas pacuan kuda atau lapangan gembira tersebut telah dibanguni beberapa kantor pemerintahan, seperti gedung SMAN 2 Rantepao, Puskesmas Rantepao, Kantor Kelurahan Rantepasele.

Kemudian Gedung PT. Telkom, Dinas Lingkungan Hidup, Kantor Perhutani dan kantor Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Kantor Dispenda Provinsi dan tanah bersertifikat Kementerian Pendidikan.

Selain itu, Neti juga menjelaskan bahwa setelah mengajukan kembali PK pada tanggal 5 Mei 2020 dan sidang pemeriksaan putusan PK di MA keluar pada tanggal 16 Desember 2020 yang hasilnya diterima pada tanggal 3 November 2021 di Bagian Hukum tetap ditolak.

“Sejak gugatan di Pengadilan dan banding banyak yang terlibat turut membantu menangani kasus ini melibatkan pengacara, advokasi, jaksa, pengacara negara, komunitas gertak, tokoh masyarakat Matius Selempang, pengacara swasta bahkan dalam tahap kasasi Pemerintah Daerah dibantu langsung oleh Kejaksaan Agung memberikan masukan dan draf mekanisme pengajuan kasasi meskipun hasilnya tetap dalam pengajuan kasasi status di tolak”, ucap Neti Palin

Disisi lain lanjut Neti, pihak Provinsi Sulawesi Selatan turut membantu karena sertifikat tanah itu kepemilikan provinsi atas nama Kementerian Pendidikan dan wewenang Pemerintah Provinsi dan sudah terdaftar.

“Meskipun putusan ini sangat berat untuk diterima meskipun ada konsekuensi dan resiko ditimbulkan tetapi Pemkab Toraja Utara sudah maksimal,” terangnya.

Meski pengajuan banding dan PK di tolak, namun kondisi atau kasus tersebut terus bergulir lantaran Pemkab Toraja Utara kembali tergugat dan H. Ali menjadi tergugat pertama dan penggugat adalah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lawan.

Sementara, Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja Erianto L. Paundanan, SH mengatakan bahwa berkaitan keputusan yang hasilnya sudah keluar berstatus Ditolak di Mahkamah Agung tentu menjadi pembelajaran bagi semua pihak.

“Kita semua agar kedepan lebih teliti dan waspada dalam menjaga aset daerah kita. Selama ini berbagai perkara telah ditangani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN), Ekonsturiksi perlawanan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Pemkab Toraja Utara terposisikan sebagai terlawan dua (2) bersama H. Ali terlawan (1) dengan dalih aset tersebut bukan milik Pemerintah Kabupaten Toraja Utara melainkan aset Provinsi Sulawesi Selatan,” jelasnya.

Hanya saja kata dia, hal yang perlu dicermati bahwa ada bukti baru yang telah ditemukan dan solusi agar bisa pengajuan PK kembali dengan Bukti terbaru yang diajukan oleh pemohon (Pemprov Sulsel) yaitu Hak Pakai Sertifikat Asli dan fotocopy atas nama Departemen Kehutanan dan Sertifikat Asli serta fotocopy Hak Bangunan Perhutani.

“Dua alat bukti ini secara analisa hukum mendapatkan titik terang atas problem ini meskipun Pemprov yang akan menggugat Pemkab Torut dan H. Ali,” ungkap Kajari Tana Toraja.(Saldi)

No Responses

Leave a Reply