Friday 28th January 2022

Aktivis Anti Korupsi di Sulsel Kecewa Terkait Putusan Rendah JPU KPK

Radarmakassar.com – Lembaga Anti Corruption Committe (ACC Sulawesi) menilai tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap terdakwa Nurdin Abdullah sangat ringan.

Dimana disebut dalam ancaman pidana pada Pasal yang didakwakan oleh JPU KPK yaitu minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun.

Tuntutan yang berikan JPU itu pun dianggap berbanding terbalik dengan beberapa kasus kasus suap dan gratifikasi yang melibatkan gubernur sebelumnya Irwandi Yusuf (Aceh) dengan tuntutan 10 tahun (denda Rp 500 juta, dan subsider 6 bulan kurungan).

Ridwan Mukti (Bengkulu) dengan tuntutan 10 tahun (denda Rp400 juta atau subsider 4 bulan kurungan), Zumi Zola (Jambi) dengan tuntutan 8 tahun penjara (denda 1 miliar subsider 6 bulan kurungan).

“Tuntutan yang diberikan JPU ke Nurdin Abdullah menurut kami di ACC sangat rendah,” ucap, Hamka Wakil Ketua Eksternal ACC Sulawesi, melalui keterangan persnya, Selasa (16/11).

Pemberian tuntutan Ringan terhadap Nurdin Abdullah, Kata Hamka menunjukan KPK tidak melihat konteks tindak pidana korupsi yang melibatkan Nurdin Abdullah sebagai rangkaian dari korupsi yang hidup akibat sistem politik (political corruption).

“Ringannya tuntutan terhadap Nurdin Abdullah juga menunjukan KPK abai terhadap harga demokrasi lokal yang telah dibayar mahal oleh masyarakat Sulsel pada Pilgub 2018 lalu. Dengan sederet prestasi yang disandangnya (salah satunya tokoh pilihan Bung Hatta Anti Corruption Award), masyarakat Sulsel telah menjatuhkan pilihannya kepada Nurdin Abdullah yang ternyata dikemudian dikhianatinya,” sebutnya.

Lebih lanjut, dengan adanya kasus korupsi yang melibatkan NA beserta rangkaian suap yang terjadi membuat publik Sulawesi Selatan merasa salah menggantungkan harapan. Penghukuman yang maksimal adalah tidak lain untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat Sulawesi Selatan.

“Tuntutan JPU KPK juga menunjukan tidak pekanya KPK dalam melihat problematika hukum yang berubah. Baru-baru ini Mahkamah Agung telah mencabut PP No 99 Tahun 2012, yang memiliki semangat punishment yang sejalan dengan rasa keadilan publik. Pembatalan PP ini menjadi langkah mundur dalam pemberantasan korupsi. Sebab, hukuman yang akan dijalani oleh terpidana korupsi akan lebih singkat, terlebih jika vonis yang dijatuhkan juga rendah sebagai akibat dari konstruksi tuntutan yang ringan,” sebutnya.

Melihat rendahnya tuntutan tersebut, Ia pun mengharapkan agar majelis hakim lebih memperhatikan situasi ini dengan mengambil langkah progresif dengan berani menjatuhkan hukuman maksimal sebagaimana ancaman pada pasal yang didakwakan dan mengabaikan tuntutan rendah dari JPU KPK.

“Hal ini agar memberikan efek jera dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, mengingat kejahatan korupsi merupakan kejahatan extra ordinary crime. Maka perlu komitmen yang tegas dari majelis hakim terhadap kasus-kasus korupsi,” harapnya.

Hal yang sama pula diungkapkan oleh Direktur Pusat Kajian Advokasi dan Anti Korupsi (PUKAT) Sulsel, Farid Mamma mengatakan tuntutan rendah yang diberikan oleh JPU tidak memberi efek jera, apalagi dalam fakta persidangan terbukti adanya dugaan unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang nomor 1 di Sulsel itu.

“Kami merasa hera dengan sikap JPU KPK memberikan tuntutan yang sangat rendah pada Nurdin Abdullah yang seharusnya ketika berdasar pada pasal yang dituntutkan seharusnya tuntutan yang diberikan diatas 10 tahun,” Katanya.

Olehnya, Farid pun mengaku kecewa dan meragukan keseriuan Jaksa Penuntut Umum KPK dalam membrantas para pelaku tindak pidana korupsi.

“Ini kedua kalinya KPK memberikan tuntutan rendah dikasus yang sama, kemarin JPU memberikan tuntutan ringan 2 tahun pada pemberi suap Gubenur Sulsel dan kami mulai ragu dengan sikap KPK dalam membrantas pelaku korupsi,” tungkasnya.

Disis lain, Direktur Lembaga Anti Korupsi Sulsel (Laksus), Muhammad Ansar berharap ketegasan dari Majelis Hakim PN Tipikor Makassar untuk memutus berat terkait terdakwa M. Nurdin Abdullah atas dugaan kasus suap dan gratifikasi yang dilayangkan oleh KPK.

“Harapan kami agar nantinya Majelis Hakim bisa lebih memperlihatkan komitmennya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dibanding KPK saat ini yang kami anggap tidak lagi komitmen. Tuntutan rendah kepada terdakwa penyuap Gubernur Sulsel non-aktif tentu menyayat hati masyarakat utamanya kami para pegiat anti korupsi yang sejak awal mengawal perjalanan kasus ini,” Paparnya.

“Ada kecenderungan semakin besar uang yang dikorupsi, hukuman terhadap koruptornya semakin ringan. Hal ini berbanding terbalik dengan prinsip tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman minimum sampai maksimum,” tambahnya.

Ia pula meminta, Komisi Pemberantasan Korupsi bersikap adil dalam hal ini menindak lanjuti seluruh hasil fakta persidangan yang menyebutkan pemberian uang kepada Nurdin Abdullah bukan hanya dilakukan oleh satu Kontraktor saja yakni Agung Sucipto melainkan banyak lain Kontraktor yang terlibat ikut memberikan uang pada Nurdin Abdullah.

“Kami minta KPK mengembangkan kasus ini, toh sangat jelas dipersidangan terkait siapa – siapa yang memberikan uang (gratifikasi) pada Nurdin Abdullah, KPK jangan tebang hanya Agung saja yang diseret, KPK harus seret semua pemberi,” tutupnya. (Nca)

No Responses

Leave a Reply