Friday 28th January 2022

Majelis Vonis Bebas Terdakwa Hendrik Jaury

Radarmakassar.com – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Makassar memvonis bebas terdakwa kasus dugaan tindak pidana Korupsi yang menyeret oknum Notaris Hendrik Jaury sebagai terdakwa.

Ketua Tim Penasehat Hukum Hendrik Jaury bernama Arfan Banna, SH membenarkan terkait vonis bebas yang dilakukan Majelis Hakim terhadap kliennya tersebut saat sidang di PN Tipikor Makassar, 16 November 2021 kemarin.

“Jadi Terdakwa Hendrik Jaury dinyatakn bebas demi hukum karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, termasuk tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Slip Setoran dan bukti validasi palsu,” ucapnya via telepone, Rabu (17/11/2021).

Kata dia, sejauh ini dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dan apa yang dilakukan oleh terdakwa telah sah dan resmi Dan telah terjadi.

“Dalam pertimbangan majelis hakim bukti setoran itu harus diselidiki oleh pihak yang berwajib apakah slip setoran itu palsu, karena telah terbit SHM atas nama Pembeli, Bahwa untuk melakukan balik nama SHM yang dilakukan oleh BPN Makassar, termasuk memperlihatkn AJB, Bukti Slip Storan Pajak BPHTB dan Bukti Validasi,” tuturnya.

Sementara, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kejari Makassar, Imawati mengatakan terkait putusan vonis bebas Majelis Hakim pihaknya mengakui akan menempuh jalur kasasi.

“Kami dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan melakukan Kasasi,” tutupnya.

Diketahui Hendrik Jaury sendiri didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Nca)

No Responses

Leave a Reply