Friday 28th January 2022

Pandangan Akademisi Terkait Kasus yang Menyeret Suami Mascella Ambar Sari di Polres Pelabuhan Makassar

Radarmakassar.com – Dosen Sekaligus Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) Paulus Makassar menjelaskan terkait objek praperadilan itu diatur dalam pasal 77 KUHAP. Namun belakangan diperluas dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21 Tahun 2014.

“Jadi yang harus dipahami, objek praperadilan itu dia diatur pasal 77 Kuhap itu dahulu. Namun putusan MK nomor 21 tahun 2014 itu diperluas,” kata Jermias. Sabtu (18/12/2021).

Apa saja yang kemudian masuk dalam bagian-bagian dari objek praperadilan berdasarkan KUHAP, kata Jermias, pertama itu berkaitan dengan proses penangkapan yang tidak sah, penahanan, kemudian berkaitan penggeledahan penyitaan dan yang diperluas oleh putusan MK adalah berkaitan dengan penetapan tersangka.

“Jadi penetapan tersangka bagian dari pada objek praperadilan berdasarkan putusan MK,” ucap Jermias.

Pertanyaannya kemudian dikaitkan dengan kasus yang dialami oleh suami dari Marcella Ambar Sari tersebut, di mana pertama mempersoalkan siapa yang berwenang dari sisi kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara tersebut.

Kata Jermias, harus dipahami dulu bahwa setiap tindak pidana terjadi itu membagi dua unsur tentang kewenangannya yaitu disebut dengan tempus dan locusnya. Jika berbicara mengenai tempus, lanjut Jermias, di sini tidak terlepas dari kewenangan Polri.

“Nah oleh karena kewenangan Polri berdasarkan tempat kejadian perkara, bisa kita membuat perbandingan apakah Mabes Polri berhak atau berwenang memeriksa di tempat lain? Boleh. Dari sisi Perkapnya (Peraturan Kapolri) menyangkut manajemen penyelidikan dan penyidikan perkara,” jelas Jermias.

Tetapi, kata Jermias, lagi-lagi kembali kepada tempat kejadian perkaranya. Karena, kata dia, tempat kejadian perkaranya menurut KUHAP itu ditentukan dan sangat menentukan kewenangan penyelidikan dan penyidikan perkara.

“Maka wajib hukumnya polisi di mana tindak pidana itu terjadi di locusnya atau tempusnya,” tutur Jermias.

Pertanyaannya kemudian, kata Jermias, jika kejadian yang terjadi di daerah Jakarta, polisi di Makassar boleh melakukan itu?.

“Boleh melakukan itu, tetapi harus koordinasi dengan Mabes Polri, karena ini berkaitan dengan kewenangan,” ujar Jermias.

Ia mengatakan, karena di dalam manajemen penyelidikan dan penyidikan perkara termasuk menentukan kewenangan tadi berkaitan dengan locusnya (tempat kejadian perkara), maka untuk menentukan tersangka, demikian juga proses penyelidikan maupun penyidikannya, tidak lepas dari persoalan yang disebut dengan teori pembuktian, namanya bewijs theotrie.

Bewijs theotrie, kata Jermias dibagi atas tiga unsur. Pertama adalah Bewijs minimmum, sekurang-kurangnya dua alat bukti menentukan status orang menjadi tersangka.

Kedua ada Bewijs voering, di mana alat bukti yang dipergunakan itu harus perolehannya sah, tidak boleh bertentangan hukum atau tidak boleh melawan hukum.

Dan ketiga bewijs kracht, alat bukti yang didapat sehingga menentukan sekurang-kurangnya dua alat bukti itu harus ada korelasinya.

“Pertanyaannya, apakah prosedur itu dilakukan oleh polisi tidak? Apakah dilakukan penyidik tidak? Kalau dia lakukan tetapi ada unsur namanya Bewijs voering (cara memperoleh alat bukti) itu, sehingga menentukan kualifikasi dua alat bukti itu bisa kemudian menjadi tidak sah, karena hal tersebut berkaitan dengan kewenangan tentang keberadaan pelaku tindak pidana dalam suatu locus atau tempat kejadian perkara.

“Jadi kalau misalnya sepanjang itu tidak memenuhi, walaupun memenuhi syarat minimum dua alat bukti. Ini terkait dengan cara memperolehnya dan pertanyaannya kewenangannya itu berdasarkan locusnya,” jelas Jermias.

“Apakah polisi yang melakukan penyelidikan, penyidikan perkara ini dalam suasana tertangkap tangan? Ataukah persoalan ini masih dalam ranah perdata yang masih butuh penyelidikan dan penyidikan perkara, memerlukan proses administrasi penyelidikan perkara?,” lanjutnya.

Karena ini berkaitan dengan tempat kejadian perkara atau disebut dengan locus delictinya, maka, kata Jermias, tentu polisi setempat di mana kejadian perkara itu terjadi harus berkoordinasi dengan Mabes Polri sebagai unsur atasannya.

Apalagi persoalan ini, lanjut dia, terjadi dalam wilayah di luar bukan menjadi kewenangan dari pada polisi yang disebut Polres Pelabuhan Makassar dan berada di Polda Metro Jaya.

“Sehingga menurut saya, kalau hakim betul-betul objektif menilai mekanisme penyelidikan, penyidikan perkara tentang kewenangan berdasarkan locus yang ada dengan menggunakan teori pembuktian, maka saya yakin dia (hakim) akan mempertanyakan bewijs voeringnya,” ungkap Jermias

Saat dimintai tanggapannya mengenai status undangan klarifikasi, kata Jermias, yang namanya undangan klarifikasi, itu hanya undangan, bukan pemanggilan.

“Dia tidak wajib untuk hadir. Karena hanya undangan klarifikasi. KUHAP hanya menjelaskan pemanggilan-pemanggilan dalam status, sebagai seorang tersangka, saksi dan sebagai terdakwa,” ucap Jermias.

Jika betul polisi ngotot dengan hanya undangan klarifikasi langsung melakukan penahanan misalnya seperti yang diceritakan oleh pihak tersangka dalam dugaan pidana penipuan dan penggelapan yang ada saat ini, maka justru itulah yang berkaitan dengan kompetensi kewenangan berdasarkan locus TKP itu.

“Itulah yang harus dikaitkan dengan cara dia mengumpulkan alat bukti sekurang-kurangnya (bewijs minimum) dua alat bukti yang dia sudah tentukan kualifikasinya. Terus bagaimana dengan bewijs voeringnya atau cara memperolehnya itu. apalagi tempat perkaranya, kewenangannya sudah berbeda, sekalipun Polri itu satu, tapi harus melihat konteksnya, kalau Mabes Polri melakukan itu, wajar. Karena itu di bawah kendali Mabes Polri, tapi kejadian itu menurut cerita istri tersangka kan bahwa berada dalam wilayah hukum Polda Metro Jaya, tapi polisi di sini malah yang melakukan penyelidikan. Ini harus diliat dari konteks kasusnya. Apakah ini kejahatan tertangkap tangan, jenis kejahatan pidananya apa?,” jelas Jermias.

“Apalagi kalau persoalan ini ada syarat dengan hukum perjanjian, itu dengan hubungan keperdataan juga berkaitan. Tentu itu berkaitan dengan wanprestasi. Jadi harus kontekstual,” Jermias menambahkan. (Nca)

No Responses

Leave a Reply