Friday 28th January 2022

Kejati Periksa Maraton Saksi Kasus PDAM Makassar, Total 20 Saksi Di Garap Kejati Sulsel

RADARMAKASSAR – Usai melakukan penggeledahan di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar beberapa waktu lalu, Tim penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sulsel terus mengenjot pemeriksaan saksi-saksi secara marathon.

Tercatat, sejak dinaikkan ditingkat penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sulsel, sebanyak 20 orang saksi telah diperiksa penyidik Kejati sulsel.

“Sudah 20 orang saksi yang kita periksa,” ucap Kasi Penkum Kejati Sulsel, Idil melalui via telepone, Rabu(22/12/2021).

Saat ditanyak target penetapan tersangka kasus tersebut, Idil masih enggan untuk memberiman Keterangan tersebut. “Kita menunggu penetapan penyidik,” tuturnya.

Ia menyebutkan dalam mengusut kasus ini, pihaknya telah memeriksa beberapa pihak dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar salah satunya yakni pihak Dewan pengawasan.

“Dari Direksi kita sudah periksa hingga Dewan Pengawasannya,” sebutnya.

Sementara itu, Direktur Lembaga Anti Korupsi Sulsel, Muhammad Ansar mengatakan pihak Kejaksaan Tinggi Sulsel untuk tidak tebang pilih dalam memeriksa siapa yang terlibat dalam perkara tersebut.

“Kerugian negara berdasarkan hasil temuan BPK itu begitu besar, kami mendesak Kejati Sulsel untuk serius dalam menuntaskan kasus ini, siapa pun yang terlibat wajib diseret guna mempertanggungjawabkan,” tuturnya.

Ia pula menantang Kejati Sulsel untuk segera melakukan penetapan tersangka dalam kasus tersebut lantaran disebut pelanggaran telah jelas.

“Perkara ini sangat jelas berdasarkan temuan LHP BPK, kami meminta penyidik tidak lama – lama dalam melakukan penetapan tersangka sehingga kasus ini tidak mandek di Kejati Sulsel,” pungkasnya.

Kasus dugaan tindak Pidana  korupsi di lingkup Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar bermula dari adanya laporan salah satu LSM di kota Makassar.

Mereka melaporkan kasus tersebut berdasarkan adanya alat bukti berupa hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tahun 2018.

Dimana dalam LHP BPK bernomor 63/LHP/XIX.MKS/12/2018 itu memuat adanya lima rekomendasi baik untuk Pemkot Makassar maupun PDAM sendiri.

Dari lima rekomendasi yang ada, dua di antaranya dinilai berpotensi ke ranah hukum.

Pertama, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Makassar pada periode itu agar memerintahkan Direktur Utama PDAM Makassar untuk mengembalikan tantiem dan bonus pegawai sebesar Rp8.318.213.130 ke kas PDAM Makassar.

Kedua, BPK juga merekomendasikan kepada Wali Kota Makassar pada periode itu agar memerintahkan Direktur Utama PDAM Makassar untuk mengembalikan kelebihan pembayaran beban pensiunan PDAM sebesar Rp23.130.154.449 ke kas PDAM Makassar.

Atas dua poin rekomendasi BPK itu, salah satu LSM di Makassar yang dimaksud menilai terjadi masalah hukum karena terjadi kelebihan pembayaran yang nilainya mencapai Rp31.448.367.629 miliar.

Lebih jauh mereka mengaitkan temuan dan rekomendasi BPK tersebut dengan pelanggaran terhadap UU No 28 tahun 1999 tentang Pemerintah Bebas KKN, UU No 9 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 20 tahun 2001 dan UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. (Nca)

No Responses

Leave a Reply