Friday 28th January 2022

Pansus Pencegahan Narkotika DPRD Sulsel Kunker ke BNN Baddoka & Pemda Gowa

RADAR, MAKASSAR – Pansus ranperda tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika DPRD Sulsel melakukan kunjungan kerja (kunker) di Balai BNN Baddoka Makassar, Jumat (24/12/2021).

Kunjungan kerja tersebut dipimpinlangsung oleh ketua pansus, Fahruddin Rangga. Rangga sapaan akrabnya mengatakan, Balai BNN Baddoka Makassar, pansus tersebut melanjutkan kunjungannya ke Pemerintah Kabupaten Gowa.

“Kunjungan kerja ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dari kedua lokasi kunjungan kerja, seperti pandangan dan masukan terhadap Ranperda yang akan dibuat,” ucap Rangga dalam keterangan kertulisnya.

Kata dia, dari berbagai kasus dalam penanganan pencegahan dan pemberantasan narkotika selama ini akan banyak referensi yang bisa mengisi batang tubuh Ranperda sehingga sedapat mungkin akan memperkaya referensi pansus.

“Karena posisi balai BNN Baddoka cukup strategis karena berada diantara koordinasi pusat dan daerah yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga dengan demikian penguatan isi perda ini tentunya mempertimbangkan posisi strategis tersebut,” katanya.

Sementara itu, Kepala Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Iman Firmansyah yang menerima kunjungan itu menyampaikan beberapa hal, diantaranya pasien yang masuk akan diassesment agar dapat diketahui masalahnya apakah pecandu narkoba atau hal lain.

“Pasien kasus hukum perlakukannya lebih khusus misal tdk mudah berkomunikasi dengan pihak luar termasuk keluarganya,” ujarnya.

Lebih lanjut mengatakan ia memberi masukan untuk ranperda ini agar ada pemisahan tentang rehabilitasi rawat inap dan tidak.

Ia menjelaskan, sanksi lebih menekankan pada sanksi sosial sangat diperlukan karena pasien/klien lebih membutuhkan pendekatan sosial.

“Saat ini ada 74 jenis narkoba yang ada di Indonesia sehingga perlu ada narasi dalam Ranperda tentang hal ini,” jelasnya.

Sementara, dalam kunjungannya di Gowa, Sekda memberi pandangan dan masukan diantaranya bahwa sanksi sosial lebih penting untuk merehabilitasi pengguna narkoba.

“Kami di Gowa akan menyikapi untuk segera membuat minimal surat keputusan bupati tentang tim terpadu pencegahan dan pemberantasan narkotika,” tutupnya.(kas)

No Responses

Leave a Reply