Friday 28th January 2022

Polda Prioritaskan Kasus Dugaan Korupsi CCTV di Makassar

RADARMAKASSAR – Direktur reserse kriminal khusus (Dirkrimsus) Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Widoni Fedri menyebutkan pihaknya akan terus ‘menggarap’ penuntasan setiap perkara kasus tindak pidana korupsi yang telah masuk di Bidang Tindak Pidana Korupsi Polda Sulsel.

Salah satunya, kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Pengadaan Sewa Jaringan CCTV Terintegritas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Makassar yang menjadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

“Kasus CCTV Pemkot Makassar target kita awal tahun (penyelidikan),” Kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, Kombes Pol Widoni Fedri saat ditemui di Mapolrestabes Makassar, Minggu 2 Januari 2022.

Kata dia, selain kasus CCTV Diskominfo Kota Makassar dalam waktu dekat pula pihaknya bakal menuntaskan kasus tindak pidana korupsi dugaan Mark Up anggaran pengadaan Bantuan Sosial Covid Makassar sebanyak 60.000 pada Dinas Sosial Kota Makassar.

“(Bansos Covid Makassar) Kita Masih menunggu audit dari BPK RI, kita agar terlambat karna kemarin sempat terlambat di BPKP Sulsel kemudian dialihkan ke BPK RI, tahun ini kita akan tuntaskan termasuk kasus BPNT,” tuturnya.

Perjalanan Kasus CCTV Diskominfo Kota Pemkot Makassar

Sebelumnya, pihak Direktur Lembaga Anti Corruption Committe, Abd Kadir Wokanubun ia menyebutkan sudah saatnya Aparat Penegak Hukum untuk turun mengusut kasus dugaan tindak pidana Korupsi pengadaan sewa jaringan CCTV tersebut.

“Kami akan terus kawal temuan ini agar bisa segera direspon oleh penegak hukum. Kasus ini cukup jelas dan bahkan masuk dalam daftar temuan BPK sebagaimana dalam LHP BPK Nomor 32.B/LHP/XIX.MKS/05/2021 tertanggal 17 Mei 2021,” kata Direktur ACC Sulawesi, Kadir Wokanubun via telepon, Rabu (14/7/2021).

Kata dia, Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) mengenai kegiatan pengadaan sewa jaringan CCTV Terintegrasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar Tahun Anggaran 2020 tersebut, beber Kadir, ditemukan telah melebihi nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang ditetapkan.

“Temuan pokok BPK itu seputar kelebihan pembayaran sebesar Rp1.800.000, tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp273.000.000 dan terjadi pemborosan keuangan daerah sebesar Rp584.100.000,” terang Kadir.

Adapun detilnya, dalam LHP BPK yang dimaksud, lanjut dia, ditemukan terjadi pemborosan atas sewa jaringan CCTV Traffic Analytic pada 5 titik yang tidak mencapai Service Level Agreement (SLA) sesuai perjanjian dan juga didapati 75 titik jaringan internet pada CCTV biasa yang tidak berfungsi sehingga menyebabkan pemborosan terhadap keuangan daerah sebesar Rp571.500.000.

“Selain itu juga ditemukan pemasangan jaringan pada 18 CCTV yang tidak sesuai spesifikasi pesanan sebesar Rp273.000.000,” ucap Kadir.

Adapun akibat yang ditimbulkan dalam kegiatan tersebut menurut LHP BPK diterangkan bahwa pengadaan sewa jaringan CCTV terintegrasi tidak mendapatkan harga yang terbaik karena melebihi HPS yang ditetapkan juga berdampak pada kelebihan pembayaran atas 1 CCTV analitical yang tidak dapat menggunakan jaringan internet sebesar Rp1.800.000 serta mempengaruhi kualitas jaringan pada 18 titik yang juga ditemukan tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp273.000.000 di bawah yang dibayarkan.

Tak hanya itu, kegiatan pengadaan sewa jaringan CCTV yang dimaksud juga menimbulkan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp584.100.000 yang terdiri dari 75 CCTV biasa dan yang tidak berfungsi sebesar Rp571.500.000 serta 5 unit CCTV yang tidak menggunakan jaringan sebesar Rp12.600.000.

Penyebabnya menurut LHP BPK, beber Kadir, karena Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar sebagai Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kinerja bawahannya.

Selain itu, penyebab lainnya karena Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kurang cermat dalam memastikan kesiapan infrastruktur. (**)

No Responses

Leave a Reply