Friday 28th January 2022

Catahu 2021 Kejati Sulsel, 24 Perkara Pidana Umum Selesai Restoratif Justice

RADARMAKASSAR – Restoratif Justice atau keadilan restoratif sebagaimana yang diamanatkan Jaksa Agung ST Burhanuddin diupayakan sebagai penyelesaian perkara tertentu nampaknya mulai diterapkan Kejaksaan Tinggi Sulsel.

Terhitung sejak tahun 2021, Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sulsel telah melakukan penyelesaian perkara dengan menggunakan keadilan restoratif yakni 24 perkara.

“Selama tahun 2021 Pidum Kejati Sulsel melakukan 24 penyelesaian perkara dengan menggunakan Restoratif Justice,” Kata Kasi Penkum Kejati Sulsel, melalui via telepone, Selasa (4/1/2021).

Idil mengatakan, restoratif justice ini memang menjadi terobosan hukum yang telah mendapatkan apresiasi dari banyak kalangan, baik praktisi, akademisi dan politisi dan masyarakat.

Berdasarkan pedoman penerapan Restoratif Justice, penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban.

dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Prinsip dasarnya adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

“Selain itu hukum yang adil di dalam keadilan restoratif (restorative justice) tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang – wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang – undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan,” ujarnya.

Olehnya penerapan RJ ini tidak dilakukan sembarangan, harus memenuhi kriteria termasuk diantaranya hanya dilakukan untuk perkara dengan ancaman pidana dibawah 5 tahun.

Sejauh ini di Kejaksaan Tinggi Sulsel ada beberapa perkara terutama pidana ringan yang dilakukan RJ diantara perkara 351 KUHP dalam hal ini penganiayaan dan KDRT.

“Yang mendominasi dari penerapan RJ di Kejati Sulsel adalah perkara 351 KUHP penganiayaan dan KDRT,” tuturnya.

Lebih lanjut, Idil mengungkapkan sepanjang tahun 2021, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (selanjutnya disebut SPDP) yang masuk baik di Kejaksaan Negeri dan Tinggi Sulsel sebanyak 6.917 perkara.

“SPDP sebanyak 6.917 perkara, tahap I sebanyak 6.056 perkara, tahap II sebanyak 6.242 perkara, Eksekusi sebanyak 5.758 perkara,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Makassar, Andi Sundari mengatakan dalam pelaksanaan restorative justice (RJ) selama 2021 di Kejari Makassar sebanyak 4 perkara berhasil restorative justice.

“Untuk restorative justice di Kejaksaan Negeri Makassar, yang berhasil itu ada 3 perkara,” tutupnya. (Nca)

No Responses

Leave a Reply