Dewan Minta Pemkot Segera Rangkul Jukir Liar

Dewan Minta Pemkot Segera Rangkul Jukir Liar

RADARMAKASSAR.COM- Menjadi juru parkir (Jukir) tentunya tak diinginkan semua orang. Selain penghasilanya yang tak menentu, tugasnya di lapangan juga membuat sebagai orang tak betah.

Namun jika menjadi jukir dan memanfaatkan fasilitas umum untuk meraih keuntungan, bukan saja membuat orang betah, tetapi sudah tergolong meresahkan banyak orang.

Anggota DPRD Kota Makassar Abdul Wahab Tahir mengungkapkan, fenomena tersebut terjadi lantaran Kota Makassar menuju tahapan new normal, dimana sebelumnya sempat lumpuh akibat pandemi covid-19.

“Tetapi kita berharap pemerintah Kota Makassar segera melakukan pembenahan terhadap persoalan itu, apalagi itu salah satu persoalan layanan,” kata Wahab, kemarin.

Menurut Ketua Komisi D DPRD Makassar itu, jika sudah menyangkut terkait layanan dan kenyamanan masyarakat tentu akan banyak kritikan.

Membludaknya parkiran disertai dengan kesembrawutannya lanjut Wahab, merupakan dampak banyaknya kehilangan mata pencarian karena pandemi, sehingga banyak masyarakat mencari sumber pendapatan lain.

“Yah salah satunya dengan menjadi tukang parkir dadakan dalam rangka menutupi kehidupannya. Dan ini harus disiasati oleh pemerintah dengan tampil kedepan memberikan pelayanan yang baik,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pengamat Kebijakan Publik, Nur Sadiq menilai, penindakan para juru parkir (jukir) liar belum maksimal dilakukan oleh pemerintah saat ini, sebab masih banyak didapati jukir yang tak mengikuti aturan PD Parkir.

“Itukah kenapa masyarakat banyak juga yang parkir sembarangan karena yang mengatur di situ jukir liar. Harusnya yang dilakukan pemerintah itu merangkul para jukir dan mengajak mereka kerjasama di bawah naungan pemkot atau pemprov,” Jelasnya.

Menurut Sadiq, menyelesaikan permasalahan itu harus ada peran serta dari para pemegang kebijakan, seperti gubernur, wali kota, Kasatpol PP dan Kadishub. Sebab, di balik juru parkir pasti ada oknum preman atau kelompok yang melindungi bisnis tersebut.

Apa lagi menurutnya arus uang dalam bisnis parkir liar sangat besar. Sehingga, bila itu dapat dikelola secara baik oleh Pemerintah setempat, maka akan menambah pundi-pundi pendapatan asli daerah (PAD).

“Harusnya ada hukuman penjara untuk petugas parkir liar yang menyatakan sebagai bentuk tindak pidana ringan karena mereka melanggar hukum,” tutupnya.

Lain pula, Direktur PD Parkir Irhamsyah Gaffar menyebut hingga saat ini jukir di Makassar masih terus terpantau, bahkan belum ada satupun ditemukan yang tidak resmi atau liar.

“Saat ini tim verifikasi kami yang sering turun kelapangan tidak ada kita dapati jukir liar,” ujarnya.

Olehnya, ia menyampaikan lepada masyarakat yang melihat atau mendapati adanya aktivitas jukir liar agar segera melaporkan atau mengadukan ke PD Parkir.(nra/and)

No Responses

Leave a Reply