Soal Kasus Bansos Makassar, ACC Sulawesi Desak Polda Terbuka 

Soal Kasus Bansos Makassar, ACC Sulawesi Desak Polda Terbuka 

RADARMAKASSAR.COM – Lembag Anti Corruption Committe (ACC) Sulawesi mendesak pihak Direktorat Kriminal Khusus (Ditrkrimsus) Polda Sulsel terbuka dalam penanganan Kasus dugaan Mark Up 60.000 paket sembako untuk Masyarakat Kota Makassar ditengah Pandemik Covid 19.

“Kami berharap keseriusan Polda Sulsel untuk pengusutan kasus tersebut, karna kasus ini merupakan kejahatan yang luar biasa lantaran dilakukan ditengah bencana covid 19,” ucap, Direktur ACC Sulawesi, Abdul Kadir Wokanubun. Jumat (12/6).

Kata dia, pemberian sembako disaat masa pandemik di Kota Makassar dinilai sangat ambruadul, dimana pendistribusian bantuan tersebut tidak sesuai, cenderung beberapa warga tak menerima bantuan sembako.

“Bansos Makassar memang memiliki beberapa masalah, mulai dari transparansi penggunaan anggaran hingga penyaluran yang tidak tepat sasaran,” tuturnya.

Ia pun menyebutkan pembagian sembako memang sangat rentan terhadap korupsi lantaran adanya Mark Up anggaran dan kesepakatan terhadap pihak rekanan.

“Ada beberapa modus korupsi Bansos covid, di antaranya pemberian bansos yang berulang (dobel), penerima bansos yang tidak tepat sasaran, sunat anggaran, memanfaatkan sumbangan pihak ketiga, serta mark up, hal ini dilakukan dengan cara menaikan harga barang  yang akan dibeli yang tidak sesuai dengan harga pasaran, pada praktek markup biasanya sudah ada deal deal sebelumnya antara kedua belah pihak,” jelasnya.

Olehnya itu, dirinya berharap pihak Polda serius dalam menangani kasus tersebut dan terbuka terkait perkembangan dalam penanganan kasus dugaan mark up paket 60.000 sembako untuk warga Makassar.

“Pihak polda tidak bisa mendiamkan begitu saja kasus ini, Polda juga harus terbuka ke publik terkait hal ini,” sebutnya.

Sebelumnya, Pakar Hukum Uki Paulus Makassar dan sekaligus Dosen Fakultas Hukum Uki Paulus Makassar, Jermias T.U Rarsina mengatakan dalam memulihkan kesehatan masyarakat pembelian sembako harusnya mengikuti sistem akuntansi mekanisme perhitungan harga, mutu barang dan jumlahnya harus diperhitungkan sesuai kebutuhan penyalurannya.

Menurutnya, hal itu guna menghindari adanya persengkokolan jahat (kolusi) untuk memainkan harga guna dapatkan keuntungan dan merugikan negara.

“Harusnya Penanganan anggaran Bantuan sosial pada Dinas Sosial Makassar tidak serampangan begitu saja, sekalipun itu untuk memulihkan kesehatan warga masyarakat, Namun tidak serampangan (sembrono) begitu saja dalam penyaluran dan pemberian bantuan sosial serta pengelolaan anggaran negara,” ucapnya.

Kata dia, Dalam menangani pengelolaan keuangan negara, Dinas sosial Makassar harus merunut pada prinsip tata kelolah keuangan negara, yaitu asas akutansi.

“Jangan menstigmanisasi bahwa karena keadaan luar bisa, maka tidak berlaku prinsip tata kelolah keuangan negara dalam pemerintahan yang baik (Good Govermance), Itu tafsiran hukum yang keliru, Selain prinsip akuntasi (perhitungan keuangan), juga masih diperkuat dengan prinsip prinsip lainnya, yaitu harus transparan dan akuntabel atau dapat dipertanggung jawabkan,” tuturnya.

Olehnya itu, dirinya meminta pihak Polda Sulsel yang sedang mengusut hal tersebut dapat melakukan penyelidikan mengenai sistem akutansi dan menajemen perbelanjaan yang dilakukan Dinas Sosial makassar mengenai belanja paket bantuan sosial.

“Saya berharap, polisi atau jaksa yang berwenangan menangani kejahatan korupsi, dapat melakukan penyelidikan mengenai sistem akutansi dan menajemen perbelanjaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial makassar mengenai belanja paket bantuan sosial,” jelasnya.

Terkait dugaan penyimpangan pengelolaan
harga belanja yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar, aparat hukum wajib hukumnya meminta pertanggungjawaban hukum dari Unsur Pimpinan Dinas Sosial Kota Makassar.

“jika benar terjadi penyimpangan harga belanja, maka wajib hukumnya terlebih dahulu unsur pimpinan dinas sosial diminta pertanggung jawaban pidananya , lalu kemudian kepada pihak bawahan terkait lain dalam bentuk ajaran delneming (penyertaan) dan/atau pembantuan.
Ditegaskan lagi bahwa oleh karena situasi atau keadaan yang luar biasa, maka aspek hukum sepenuhnya menjadi tanggung jawab unsur pimpinan, dan jika tidak ada kesalahan (schuld) maka dapat dibebaskan tanggung jawab pidananya,” bebernya.

Tegasnya lagi, keadaan luar biasa seperti saat ini berpotensi dimanfaatkan untuk timbul kejahatan, yang dari sisi ilmu criminologi kejahatan yang timbul karena ada kesempatan yang berhubungan dengan situasi atau keadaan luar biasa (mengguncang masyarakat), sehingga  membuat luput (kurang atau sama sekali tidak ada) perhatian dari publik.

“Kejahatan semacam inilah yang disebut sebagai kejahatan berkualifikasi sebagai tindak pidana pemberatan, dan UU pemberantasan tindak pidana korupsi telah meregulasinya untuk dapat diterapkan kepada pelaku dugaan tindak pidana korupsi,” tutupnya. (nca)

No Responses

Leave a Reply