DTRB Tak Penuhi Rekomendasi DPRD Makassar, Plt Kadis Beralasan Belum Dapat Info

DTRB Tak Penuhi Rekomendasi DPRD Makassar, Plt Kadis Beralasan Belum Dapat Info

Radarmakassar.com – Rekomendasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar dari Komisi A untuk melakukan penyegelan terhadap bangunan Ruko di Jalan Buru No.130/98 dengan pemilik Jemis Kontaria belum dilakukan.

Hal ini seperti disampaikan oleh Plt Kadis DTRB Kota Makassar, Husni Mubarak saat dikonfirmasi, Senin 21/6/2021. Ia beralasan, belum dilakukan penyegelan lantaran informasi rekomendasi dari DPRD Makassar belum sampai kepadanya

“Belum sampai (hasil sidak),” kata Husni.

Husni mengatakan, saat sidak dilakukan oleh komisi A DPRD Makassar ia tidak ikut turun ke lapangan. Adapun yang turun pada saat itu adalah kepala Bidang Pengawasan DTRB Kota Makassar, Karyadi.

“Kabid pengawasan belum ada laporannya apa yang dilaksanakan kemarin. Silahkan hubungi Kabid untuk informasi lebih lanjut,” tambahnya.

Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Rahmat Taqwa pihaknya saat ini sedang menggodok Rapat Dengar Pendapat guna menuntaskan perkara tersebut.

“Kami akan RDP kan, agar bisa memperkuat rekomendasi berupa surat jika saat Rapat Dengar Pendapat betul tidak mempunyai IMB, saat ini teman-teman sedang menggodok hal itu,” tuturnya.

Sebelumnya, pada Sabtu 19/6/2021 sore, anggota komisi A DPRD Makassar melakukan sidak bangunan Ruko di Jalan Buru No.130/98 . Hal tersebut dilakukan setelah pihaknya menerima aduan dari tengga yang merasa dirugikan atas pembangunan ruko milik teradu.

“Kedatangan kami di sini untuk turun dan melihat langsung aduan masyarakat terkait adanya bangunan yang dianggap merugikan dirinya. Bangunan ini juga diduga tidak memiliki IMB. Bangunan ini menimpa bangunan lainnya sehingga ada yang merasa dirugikan,” kata Rahmat Taqwa,

Anggota Komisi A DPRD Makassar, usai melakukan sidak pada saat itu.

Ia mengatakan, sejauh ini informasi yang didapatkan oleh Komisi A DPRD Makassar bahwa bangunan pemilik bangunan tersebut belum bisa menunjukkan IMB. Olehnya itu, pihaknya merekomendasikan untuk dilakukan penyegelan sambil memanggil kedua belah pihak untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi A DPRD Makassar.

“Sampai hari ini teradu tidak mampu perlihatkan IMB ke Dinas Tata ruang ataupun PTSP sehingga kami rekomendasikan, jika memenuhi syarat untuk disegel sambil menunggu RDP di DPRD. Kedua belah pihak akan kita panggil RDP paling lama dua minggu ke depannya,” tambahnya politisi muda dari PPP tersebut.

Sementara itu, anggota komisi A lainnya, Ari Ashari Ilham mengatakan pihaknya tentu akan berlaku adil untuk semua masyarakat kota Makassar. Olehnya itu jalan terbaik antara pemilik bangunan dan tetangga yang merasa dirugikan adalah dengan melakukan RDP.

“Dengan begitu kita akan mendengarkan keterangan dari yang mengadu maupun yang diadukan. Agar semua bisa berjalan dengan lancar maka lebih baik jika bangunan itu disegel terlebih dahulu. Itulah sebabnya kami merekomendasikan untuk disegel,” kata legislator milenial dari partai Basten tersebut.(Nca)

No Responses

Leave a Reply