Okupansi Hotel Turun 18 persen, Dewan Tunggu Data Riil Bapenda

Okupansi Hotel Turun 18 persen, Dewan Tunggu Data Riil Bapenda

Radarmakassar.com – Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Kota Makassar selama dua pekan terakhir turut berdampak pada okupansi hotel.

Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan melaporkan okupansi hotel yang telah diberlakukan PPKM di Makassar hanya 18 persen.

Sementara pada periode Juni lalu, okupansi hotel berada diangka 30 Persen.

Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Hasanuddin Leo sendiri mengaku itu adalah hal yang wajar jika terjadi penurunan ditengah pemberlakuan PPKM Mikro.

“Cuman riilnya nanti kita bisa tunggu Jumat ya, dari Bapenda,” kata Leo via telepon, Rabu (21/7).

Olehnya itu, legislator PAN ini berharap Menparekraf nantinya dapat memprioritaskan Pemerintah Kota Makassar untuk mencairkan dana hibah.

Anggaran untuk Kota Makassar sendiri sebesar Rp48,8 Miliar. Dari total anggaran, hanya 70 persen jatah yang diberikan atau sekitar 34 miliar lebih untuk hotel dan restoran.

“Saya kira itu jadi perhatian kemarin supaya tidak terulang lagi semua SKPD terkait dengan kemungkinan hotel dan seterusnya, itu memang harus melengkapi pihak PHRI harus secara keseluruhan kebutuhan hotel-hotel mulai dari sekarang,” kata Leo.

Menurutnya, kerjasama antara PHRI dan dinas terkait, sebab dana hibah tersebut untuk memberikan sedikit stimulus bagi pelaku usaha.

Olehnya itu, jumlah hal yang belum dilengkapi oleh pengusaha restoran dan hotel diharapkan dapat disesuaikan dengan kemungkinan dirampungkan.

“Oleh karena itu, saya kira minta perhatian mulai dari sekarang (PHRI) untuk melakukan sertifikasi terhadap hotel rumah makan dan seterusnya terkait data apa yang diperlukan itu harus dilengkapi mulai dari hari ini,” tukasnya.

Ketua Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan, Anggiat Sinaga menyebutkan rata-rata okupansi hotel di Makassar berkisar 18 persen dari sebelumnya pada bulan Juni berada di angka 20 persen.

“Ini membuat suatu kejadian. Bahkan tadi pagi saya dapat kabar ada hotel yang hanya 8 persen,” kata Anggiat pada awak media, di Hotel Claro, Jalan AP.Pettarani, Rabu (21/7) kemarin.

Meskipun demikian, ia bersyukur karena belum ada hotel yang tertutup karena penurunan ini. Tapi disisi lain, mengaku jika pandemi Covid-19 belum usai, satu persatu pihak hotel akan tutup.

“Hingga saat ini belum ada hotel yang tutup. Tapi saya kira ini menunggu waktu saja. Akan tetapi terkait proses karyawan dirumahkan sudah pasti berlangsung atau karyawan yang bekerja hanya 15 hari dalam sebulan agar upahnya hanya diterima 50 persen,” katanya.

Dengan PPKM yang tengah berlaku di Sulsel, Anggiat sendiri yang mendorong kepada Pemerintah Kota Makassar untuk terus mengkoordinir agar dana hibah dari Menparekraf yang sebelumnya batal diberikan, tahun ini kini bisa dicairkan.

Apa, kata Anggiat seluruh proses administrasi yang dibutuhkan instansi terkait semisal Dinas Pariwisata dan Dinas Perizinan diminta untuk dirampungkan.

Dengan begitu, ia yakin dan optimis Makassar bisa menjadi daerah yang diprioritaskan dalam membuka dana hibah milik Menparekraf.

“PHRI dan IHGMA telah rapat dengan Dinas Pariwisata kota Makassar dan Dinas Perizinan dua bulan lalu. Kita diminta untuk merampungkan seluruh administrasi yang akan diberikan kepada kementerian (Kemenparekraf) agar dana hibah itu segera bisa dicairkan untuk paling tidak penopang dana bagi kita. hitungannya masih sama dengan yang lalu,” ujarnya.

Kita audensi dengan pak Wali Kota (Danny Pomanto), kita minta tolong atensinya agar berkomunikasi aktif dengan kementerian dan kami juga PHRI kan punya jaringan di kementerian dan akan terus melakukan komunikasi,”sambungnya.(vin)

No Responses

Leave a Reply